Wacana SPPG di Kampus Tak Sesederhana Membangun Dapur

Journoliberta.com – Wacana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di perguruan tinggi muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong kampus membangun fasilitas tersebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini membuka kemungkinan perguruan tinggi terlibat dalam penyediaan pangan sekaligus pengembangan riset di sektor gizi dan pangan.

Dilansir dari laman resmi Badan Gizi Nasional, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut SPPG dapat menjadi ruang praktik bagi perguruan tinggi untuk menguji hasil riset secara langsung. Menurutnya, kampus dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pengembangan inovasi di bidang pertanian, pengolahan pangan, hingga manajemen distribusi.

“SPPG dapat menjadi laboratorium hidup bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset dan inovasi. Mulai dari teknologi pertanian, pengolahan pangan, hingga manajemen rantai pasok,” ujar Dadan yang dikutip melalui laman resmi Badan Gizi Nasional, Selasa (28/4).

Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai keterlibatan kampus dalam pembangunan SPPG tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama perguruan tinggi. Meski demikian, ia menyebut program tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengabdian masyarakat dan praktik keilmuan di bidang gizi maupun kesehatan.

“Dari aspek fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat secara langsung, tidak relevan. Namun secara tidak langsung, relevan, misalnya terkait gizi dan kesehatan serta pelayanan masyarakat,” jelas Jejen Musfah saat diwawancarai via WhatsApp, Jumat (15/5).

Menurut Jejen, pembangunan SPPG dapat memberi manfaat bagi kampus, baik dari sisi praktik keilmuan maupun peluang pendapatan tambahan. Namun, ia mengatakan keberhasilan program tersebut bergantung pada kesiapan pengelolaan di masing-masing perguruan tinggi.

“Dapat menambah pendapatan kampus, mempraktikan ilmu gizi dan kesehatan masyarakat. Manfaat atau mudarat tergantung kepada kemampuan manajerial dan integritas pengelolanya,” pungkas Jejen.

Lebih lanjut, Jejen menilai keterlibatan kampus dalam program strategis pemerintah perlu disesuaikan dengan kapasitas institusi dan tetap berada dalam koridor tugas perguruan tinggi. Menurutnya, kontribusi kampus dapat dilakukan melalui dukungan konseptual maupun keterlibatan langsung sesuai bidang kepakaran.

“Kampus mendukung setiap program pemerintah sesuai dengan kemampuan dan tugas-fungsinya, langsung maupun tidak langsung. Kampus bisa memberikan saran konseptual atau desain, juga bisa terlibat langsung,” lanjutnya.

Di sisi lain, mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan, Rania (bukan nama sebenarnya) mengaku kurang setuju dengan rencana keterlibatan kampus dalam pembangunan SPPG. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam program tersebut memang dapat menjadi pengalaman baru, tetapi juga berpotensi menambah beban akademik jika terlibat langsung dalam operasional.

“Kurang setuju dengan rencana keterlibatan kampus dalam pembangunan SPPG. Bisa berpotensi jadi pengalaman baru, tapi bisa juga jadi tambahan beban akademik karena kegiatan kuliahnya bisa terganggu, tanggung jawab untuk menjamin gizi dalam makanan itu besar dan tidak mudah jika skalanya sebesar itu,” ujar Rania saat diwawancarai via WhatsApp, Senin (11/5).

Sementara itu, mahasiswa Program Studi Jurnalistik UIN Jakarta, Muhammad Farrel Aditya Syaputra menilai kampus sebaiknya berkontribusi melalui riset dan pengembangan solusi, bukan terlibat langsung dalam operasional SPPG. Ia menyebut kebutuhan pengembangan fasilitas akademik di kampus masih perlu menjadi perhatian utama.

“Lebih baik ke riset yang membantu pengembangan, seharusnya mahasiswa membantu dengan mencari solusi agar permasalahan tidak terjadi lagi, bukan ikut menjalankan programnya, itu bukan ranah kita. Dibandingkan dengan membangun program SPPG di kampus, lebih baik kita fokus untuk lebih mengembangkan institusi sendiri,” kata Farrel saat ditemui di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Selasa (12/5).