Journoliberta.com – Film dokumenter “Keluarga Berkuasa” produksi Watchdoc kembali diputar dalam rangkaian Open Initiatives Day pada Senin (19/5). Film ini menampilkan praktik pewarisan kekuasaan dalam keluarga elite politik, serta keterkaitannya dengan struktur birokrasi dan partai.
Penayangan film dokumenter dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, saat isu politik dinasti menjadi sorotan di berbagai daerah. Menurut sutradara film, Dipo menjelaskan, Watchdoc mengangkat isu tersebut karena melihat keterkaitannya dengan berbagai konflik yang mereka temui di lapangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan pembangunan, hingga ancaman terhadap kehidupan warga, khususnya di daerah.
“Selama kami mendokumentasikan konflik antara warga dan pemerintah daerah, kami menemukan bahwa akar masalahnya sering kali adalah politik dinasti,” ungkap Dipo dalam pembahasan bedah film di Ruang & Tempo Coworking Space, Senin (19/5).
Lebih lanjut, Dipo menyatakan, masyarakat mulai melawan politik dinasti lewat gerakan akar rumput, forum warga, pengawasan pemilu, dan media sosial. Upaya ini kerap didampingi organisasi masyarakat sipil yang memberi edukasi hukum dan menjembatani warga dengan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun rintangannya tetap besar akibat kuatnya jejaring dinasti di daerah.
“Kami melihat politik dinasti sebagai akar dari berbagai kerusakan demokrasi, mulai dari konflik agraria hingga pelayanan publik yang timpang karena kekuasaan diwariskan bukan atas dasar kapasitas, tapi karena hubungan darah,” ujarnya.
Sebagai bentuk penekanan, Dipo menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam melawan politik dinasti melalui media digital yang sesuai dengan gaya komunikasi masa kini. Ia menegaskan bahwa Keluarga Berkuasa dibuat untuk menunjukkan dampak nyata politik dinasti terhadap kehidupan rakyat dan diharapkan dapat membangkitkan kesadaran serta partisipasi aktif publik, khususnya anak muda, dalam menjaga demokrasi.
“Sampaikan nilai-nilai penting itu dengan cara kalian. Jangan tunggu alat smartphone di saku kalian bisa jadi senjata. Dokumentasikan ketidakadilan, sebarkan, dan lawan narasi yang membungkus kekuasaan seolah-olah warisan itu sah,” tutupnya.
Di sisi lain, seorang penonton, Ariel mengungkapkan, politik dinasti yang dulunya tersirat kini berlangsung terbuka dan meluas dari ranah daerah ke ranah nasional. Menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak era Orde Baru yang kini dianggap normal oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuat publik permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan turun-temurun.
“Kesannya sih lebih terpukul, ya. Kita sadar politik dinasti itu terjadi, tapi kadang kita malah membiarkan dan sekarang praktiknya sudah terang-terangan,” ucap Ariel saat diwawancarai di Ruang & Tempo Coworking Space, Senin (19/5).
Menambahkan pandangannya, Ariel menyatakan bahwa tantangan utama dalam mengurangi politik dinasti adalah mengubah pola pikir masyarakat yang menormalisasi praktik tersebut. Ia menekankan pentingnya media dan ruang diskusi sebagai sarana edukasi politik, terutama bagi warga yang tidak terjangkau informasi digital agar mereka memahami dampak langsung dari politik dinasti.
“Kita punya hak dan kewajiban untuk merubah politik dinasti agar dampak buruknya tidak dirasakan di masa depan,” pungkasnya.