Journoliberta.com – Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Perkumpulan Praxis, dan Komunitas Bambu menggelar diskusi publik bertajuk “Politik Kaum Muda Papua Melawan Oligarki” di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (21/6). Diskusi ini ditujukan untuk membangun perlawanan kaum muda terhadap keterlibatan oligarki dalam berbagai proyek pembangunan di Papua melalui media alternatif, literasi, dan gerakan akar rumput.
Menanggapi hal ini, Aktivis Buruh, Aldi menilai situasi di Papua menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal proses elektoral atau kebebasan berbicara. Sebaliknya, ia menilai demokrasi harus menjamin hak hidup seluruh masyarakat, namun yang terjadi di Papua justru menunjukkan ketimpangan.
“Di Papua, orang-orang mempertaruhkan nyawa untuk hidup, untuk mempertahankan tanah, dan untuk masa depan,” ujar Aldi dalam diskusi publik di Gedung YLBHI Jakarta, Sabtu (21/6).
Lebih lanjut, Aldi menyebut sejumlah proyek negara seperti food estate, tambang, dan karbon sangat kental dengan keterlibatan oligarki. Ia mengatakan Papua tidak hanya menghadapi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan bersenjata, tetapi juga represi dalam bentuk ekonomi politik.
“Yang terjadi di Papua itu adalah bentuk paling telanjang dari kegagalan negara dalam memberikan keadilan dan perjuangan Papua seharusnya tidak dibaca sebagai isu etnis semata, tapi sebagai cermin dari kegagalan negara dalam menjamin demokrasi dan keadilan,” lanjut Aldi.
Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua, Jeeno Alfred Dogomo menyatakan bahwa gerakan mahasiswa Papua menghadapi tantangan serius berupa intervensi negara yang memecah barisan. Meski demikian, ia optimis gerakan ini bisa lebih kuat ditangan generasi muda yang bergerak berdasarkan pengalaman langsung, bukan instruksi dari atas.
“Banyak organisasi yang lahir dari bawah dan dipimpin langsung oleh anak-anak muda. Mereka bergerak bukan karena instruksi, tapi karena realitas yang mereka alami,” ucap Jeeno pada diskusi publik di Gedung YLBHI Jakarta, Sabtu (21/6).
Melihat tantangan ini, Jeeno menjelaskan salah satu bentuk ketahanan dalam menghadapi penyempitan ruang demokrasi adalah dengan menciptakan media alternatif, seperti Lau-Lau Papua. Ia juga menekankan bahwa perampasan, militerisasi, dan eksploitasi yang menimpa Papua juga terjadi di banyak tempat lain.
“Solidaritas seperti ini yang bisa memperkuat gerakan lintas wilayah dan membuat kami tidak merasa sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Penulis Papua Road Map, Adriana Elisabeth menilai pentingnya literasi politik dalam membongkar narasi dominan negara. Ia melihat konflik di Papua sangat kompleks dan tidak bisa dipahami hanya melalui kacamata sejarah formal.
“Kita nggak bisa hanya baca situasi Papua dari buku sejarah tanpa memahami kenyataan hari ini yang dihancurkan oleh perjalanan sejarah itu sendiri,” tutur Adriana pada diskusi publik di Gedung YLBHI Jakarta, Sabtu (21/6).
Melalui buku tersebut, Adriana menyampaikan bahwa versi terbaru Papua Road Map memberikan ruang bagi suara generasi muda Papua untuk terlibat aktif dalam diskusi dan advokasi. Ia berharap Papua Bergerak bisa menjadi medium refleksi dan advokasi bagi generasi muda yang mulai membentuk perspektif atas kondisi sosial-politik Papua saat ini.
“Buku ini menjadi jembatan antara pemikiran kritis dan praktik gerakan, sekaligus membuka ruang bagi suara-suara baru dari generasi muda dalam Papua Road Map yang kini mulai mengambil peran, tidak hanya dari kacamata elite atau aktor lama,” tambahnya.
Lebih dalam, Adriana menambahkan bahwa Papua hari ini bukan hanya bicara soal kemerdekaan atau konflik senjata. Selain itu, Adriana juga menjelaskan Papua kini juga terlibat dalam narasi global, seperti bank karbon dunia yang ia sebut sebagai ‘fetisisme hijau’.
“Tuntutannya bukan hanya politik atau ekonomi, tapi juga lingkungan, kedaulatan adat, dan masa depan hidup itu sendiri. Ini menandakan kondisi Papua semakin genting dan kompleks,” tutup Adriana.
Diskusi ini juga turut menarik perhatian peserta, salah satunya Amira yang menilai media arus utama kurang mengangkat realitas di Papua secara adil. Melalui diskusi ini, ia menyadari pentingnya bagi publik untuk aktif mencari tahu dan mendukung perjuangan masyarakat Papua dengan cara-cara sederhana.
“Yang paling sederhana adalah cari tahu sejarahnya, dan jangan tinggal diam waktu ada isu besar soal Papua,” penuturan Amira di wawancarai di Gedung YLBHI Jakarta, Sabtu (21/6).
Di samping itu, Amira juga mengatakan bahwa isu Papua selama ini kerap tenggelam dari pemberitaan media arus utama. Ia menyadari bahwa perjuangan masyarakat Papua bukan semata-mata milik mereka saja, melainkan juga mencerminkan kondisi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.
“Ternyata jauh lebih dalam. Ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain dan perjuangan mereka itu sebenarnya juga perjuangan kita,” pungkas Amira.