Journoliberta.com – Penyediaan fasilitas baru penunjang mobilitas sivitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menuai kritik dari mahasiswa. Fasilitas yang terdiri dari 100 unit sepeda listrik muncul tak lama setelah aksi mahasiswa bertajuk “Benahi UIN” menyerukan tujuh tuntutan, termasuk transparansi anggaran dan revitalisasi fasilitas dasar kampus.
Koordinator Lapangan Aksi “Benahi UIN” dari Fakultas Dakwah, Muhammad Khafidz Al Banan, menilai pengadaan sepeda listrik tidak relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Ia menyebut bahwa mahasiswa justru menginginkan penambahan unit bus listrik sebagai respons atas pemindahan lahan parkir mahasiswa ke Lapangan Triguna.
“Menurut saya pengadaan dari kurang lebih 100 unit sepeda listrik ini belum ada urgensi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa. Selama aksi kemarin, kami meminta penambahan bus listrik, bukan sepeda listrik yang justru tidak menjawab persoalan utama,” ujarnya melalui wawancara daring via WhatsApp, Jumat (17/5).
Dalam keterangannya, Khafidz juga menyoroti potensi ketimpangan yang akan muncul dari sistem distribusi fasilitas sepeda listrik. Alih-alih memberikan solusi, menurutnya fasilitas ini dapat menjadi sumber ketegangan baru jika tidak dikelola dengan mekanisme yang jelas dan adil.
“Kalau difasilitasi secara cuma-cuma, pasti akan rebutan. Mahasiswa di Kampus 1 saja jumlahnya ribuan, sedangkan unit sepeda listrik cuma seratus. Belum lagi kalau mekanisme peminjamannya tidak tertata rapi, itu akan bikin fasilitas ini tidak efektif dan tidak terakomodasi dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Khafidz menyatakan bahwa masih banyak fasilitas dasar yang kondisinya memprihatinkan dan seharusnya menjadi prioritas utama. Ia mencontohkan masih banyak ruang kelas di Fakultas Dakwah yang mengalami kerusakan dan semestinya segera dibenahi.
“Di beberapa kelas air conditioner-nya rusak, bangku yang belum bisa dikatakan layak pakai, bahkan toilet di Gedung Perpustakaan Lama belum memenuhi standar kebersihan. Jadi menurut saya, sebaiknya hal-hal kecil yang menyangkut kenyamanan dan kelayakan belajar itu dulu yang ditangani,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta, Zaenal Muttaqin, menyampaikan bahwa fasilitas sepeda listrik merupakan pemberian dari pihak eksternal. Sehingga, berdasarkan pernyataannya, fasilitas baru ini bukan berasal dari pembiayaan kampus.
“Sepeda listrik itu bukan dibiayai oleh UIN Jakarta. Itu hibah dari individu yang tertarik dengan konsep Green Campus UIN Jakarta,” jelas Zenal dalam wawancara langsung di Kantor PIH, Rabu (15/5).
Zaenal menjelaskan bahwa pengadaan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pengguna bus listrik kampus yang kini telah melampaui kapasitas. Untuk itu, sepeda listrik dipandang sebagai alternatif pendukung dalam mendistribusikan mobilitas mahasiswa di dalam kampus secara lebih ramah lingkungan.
“Pengguna bus listrik sudah terlalu banyak, makanya kami menyambut baik hibah ini sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas bus listrik,” ujarnya.
Meski demikian, Zaenal mengakui bahwa sejauh ini pihak kampus belum memiliki mekanisme resmi terkait pengelolaan dan distribusi sepeda listrik. Ia menyebut pihak kampus masih melakukan kajian terhadap skema penggunaan fasilitas tersebut.
“Kami sedang pikirkan mekanismenya. Bisa jadi nanti dijatah per fakultas atau diatur dengan sistem tertentu. Sekarang pun baru Kampus 1 dan Kedokteran yang punya stasiun pengisian daya,” jelasnya.
Sementara itu, Khafidz menyoroti minimnya pelibatan mahasiswa dalam proses perencanaan fasilitas kampus. Menurutnya, keputusan yang dibuat secara sepihak berisiko memperlebar jarak antara birokrasi dan mahasiswa serta dapat memicu respons lanjutan dari massa kampus.
“Kebijakan seperti ini akan memicu gelombang kritik dan aksi lanjutan, jelas. Karena kebijakan ini tidak tepat sasaran, tidak menjawab kebutuhan mahasiswa, dan hanya akan menimbulkan polemik baru di tengah banyaknya permasalahan kampus yang belum diselesaikan,” tutupnya.
Khafidz juga mempertanyakan lemahnya transparansi kampus dalam pengadaan fasilitas. Ia mengatakan bahwa munculnya sepeda listrik secara tiba-tiba semakin memperkuat kesan bahwa kampus tidak terbuka dalam proses pengambilan kebijakan.
“Ketika sepeda listrik tiba-tiba muncul tanpa penjelasan, wajar mahasiswa bertanya-tanya, ini untuk siapa, tujuannya apa, dan dananya dari mana. Kalau transparansi tidak dibangun sejak awal, mahasiswa akan terus merasa jauh dari proses pengambilan keputusan di kampusnya sendiri,” tutupnya.
