Journoliberta.com – Sejumlah mahasiswa UIN Jakarta menggelar aksi massa bertajuk #BenahinUIN di Kampus 1 UIN Jakarta, Selasa (6/5). Aksi ini bertujuan untuk mendapat kesepakatan mengenai tujuh tuntutan yang berisi transparansi pengalokasian dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta pengklasifikasian golongan UKT, perpanjangan jam aktivitas kegiatan mahasiswa di kampus, dan revitalisasi sarana dan prasarana kampus.
Tuntutan lain berisi meninjau serta mengkaji ulang kewajiban pindah fasilitas kesehatan (faskes) dan kebijakan pemindahan lahan parkir juga penambahan unit mobil listrik (bilis), serta penolakan komersialisasi kampus.
Menanggapi salah satu tuntutan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan UIN Jakarta, Ali Munhanif mengatakan bahwa pihak kampus saat ini tengah membangun gedung satu UIN Jakarta yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, Ia menyatakan, akan ada penambahan bilis dalam waktu satu semester ke depan sebagai alternatif yang baik terkait mobilitas.
“Dalam 3 tahun ke depan, pejabat pun dilarang masuk kampus menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya di depan Gedung Harun Nasution, Selasa (6/5).
Selanjutnya, Ali menanggapi persoalan terkait pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang alokasinya dibagi 40% untuk mahasiswa UKT golongan 4 ke atas dan 60% bagi golongan 4 ke bawah. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kampus telah mengajukan anggaran, namun anggaran tersebut dibekukan oleh pemerintah Prabowo sebanyak Rp260 miliar untuk tahun 2025.
“Mungkin sudah nasib kita untuk menjalani kehidupan kampus di era efisiensi. Saya menempatkan diri sebagai masyarakat logis, namanya aja pusat bisnis ya pasti komersil,” tambahnya.
Kemudian, Ali menanggapi soal perpanjangan jam aktivitas kegiatan mahasiswa di kampus. Dalam hal ini, ia berjanji perizinan tersebut akan memakan waktu maksimal satu minggu.
“Kalau mengajukan dua hari sebelum itu, ya pasti ada problem. Tetapi kalau seminggu saya jamin seminggu selesai,” ujarnya.
Sementara di sisi lain, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (DEMA FISIP), Husni menyebut bahwa cita-cita menuju Green Campus sudah cukup baik. Namun ia menilai, penerapan cita-cita tersebut harus dibarengi dengan kerja sama yang konkret antara pihak kampus dan mahasiswa.
“Kami tidak pernah dilihatkan dalam pembahasan dan kami juga tidak memiliki banyak informasi. Maka dari itu, kami minta untuk mengkaji ulang dan dibuka transparansi soal kebijakan Green Campus,” tegasnya saat diwawancarai di depan Harun Nasution, Selasa (6/5).
Lebih lanjut, Husni membahas persoalan utama dalam pengelompokan UKT yang tidak ada transparansi dan standarisasi yang jelas. Menurutnya, kebijakan dan pengalokasian anggaran yang diterapkan pihak kampus perlu dilakukan transparansi dan kerjasama yang konkret.
“Nah kita perlu dilibatkan perlu ada dialog,” ucapnya.
