Journoliberta.com – Sejumlah aktivis hingga koalisi warga menggelar aksi tolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (1/10). Aksi yang bertajuk “Gerak Warga Tolak MBG” menuntut pemberhentian dan evaluasi total program MBG yang dinilai menimbulkan masalah diantaranya kasus keracunan terhadap siswa serta dianggap tidak memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak.
Aktivis Srikandi Indonesia, Rusmani Rusli, mengatakan program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh akibat banyaknya kejadian kasus keracunan. Selain itu, ia menilai program MBG sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan.
“Satu anak saja itu adalah nyawa. Seharusnya pemerintah sudah menjadikan itu alarm gitu loh. Presiden kemarin bilang kan hanya 0,00017% dari 30 juta. Halo Pak Presiden, di mana sensitif Anda, kepedulian Anda sebagai kepala negara? Ini satu anak saja adalah nyawa anak Indonesia yang berpotensi bisa saja jadi pemimpin negara ini,” ujar Rusli saat ditemui langsung di seberang Istana Negara, Rabu (1/10).
Lebih lanjut, Rusli mempertanyakan struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang bukan dikelola langsung oleh seorang ahli gizi. Aktivis Srikandi ini juga menilai bahwa proses penyaluran MBG belum berjalan dengan transparan.
“Mengapa di BGN itu banyakan tentara, bukannya ahli gizi nasional, ahli gizi yang memang peduli, bukan ahli gizi yang cuma namanya asal dicantumkan gitu loh. Di mana kemanusiaannya, di mana keadilannya kalau anak-anak Indonesia dibiarkan berjatuhan satu persatu,” keluh Rusli.
Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Nisa Zonzoa mengungkapkan, ICW sudah menduga dari awal tahun 2025 bahwa program MBG dinilai sangat problematik. Menurutnya, hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena dana program MBG juga berasal dari uang pajak masyarakat.
“Karena kalau bagi kami program MBG tidak transparan, tidak akuntabel. Di sana masih belum banyak orang yang bersuara karena melihatnya oke, everything is fine gitu ya. Tapi, kenyataannya sampai 7 ribu anak keracunan, ini kan membuat orang menjadi marah, resah, dan khawatir karena penggunaan MBG ini kan dari uang pajak,” ujar Zonzoa saat diwawancarai di seberang Istana Negara, Rabu (1/10).
Di sisi lain, salah satu perwakilan orang tua sekaligus Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), Muniroh, menilai tidak semua menu MBG sesuai dengan kondisi kesehatan terhadap tubuh anak. Ia juga menekankan para orang tua untuk tetap membawakan bekal dari rumah selama belum ada evaluasi total oleh pemerintah.
“Tidak semua menu itu bisa sesuai dengan anak, karakter anak itu ibunya yang tahu. Paling enggak kita sebagai orang tua back up deh, ketimbang anak kita tidak mau makan makanan yang diberikan oleh pemerintah akhirnya bisa menimbulkan sakit maag, tidak konsentrasi, belajar jadi tidak fokus. Saran saya orang tua tetap bawain bekal buat anak, bukan karena ada MBG ini, orang tua jadi lepas gitu aja,” ujar Muniroh saat ditemui langsung di seberang Istana Negara, Rabu (1/10).
Sebagai penutup, ia berharap program MBG untuk dievaluasi secara total agar memenuhi standar gizi anak. Menurutnya, kesehatan anak harus diprioritaskan karena akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak.
“Kita minta program ini dievaluasi bukan dihentikan, tolong dievaluasi untuk kedepannya biar lebih memenuhi standar gizi. Kita nggak minta yang mewah, tapi paling tidak anak-anak kita terjaga kesehatannya sama seperti harapan presiden,” harap Muniroh.
