Journoliberta.com – Sejumlah aktivis hingga warga sipil yang tergabung dalam Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi menggelar aksi diam dan solidaritas di depan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/9). Aksi bertajuk “Orang Muda Berhak Protes” mendesak aparat untuk segera menghentikan segala proses hukum secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (RI) kepada Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.
Menanggapi hal ini, Aktivis Social Justice Indonesia, Satya mengatakan, aksi solidaritas ini sebagai bentuk kepedulian untuk memberi semangat dan dukungan kepada korban kriminalisasi yang masih ditahan hingga saat ini. Selain itu, ia menilai negara seringkali menggunakan politik kriminalisasi untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat.
“Pedro dan kawan-kawan hanya menjadi satu contoh dari banyaknya kasus-kasus lain di mana kriminalisasi itu digunakan dan pada akhirnya membuat eskalasi pergerakan itu jadi turun, rakyat jadi takut untuk bersuara dan malah mengalihkan dari masalah sebenarnya,” ujar Satya saat ditemui langsung di depan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Kamis (18/9).
Lebih lanjut, Aktivis Perempuan Mahardika, Jihan menyatakan, budaya protes merupakan hak dan alat kontrol kekuasaan rakyat untuk mengawasi dan mengawal tuntutan kebijakan publik. Menurutnya, setiap bentuk kritik dari rakyat tidak sepatutnya dibungkam dan dikriminalisasikan.
“Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan wajah paling telanjang dari pemerintahan yang sangat militeristik dalam merespon protes-protes rakyat dan itu tercermin juga dalam hal penangkapan dan juga penahanan sewenang-wenang massa aksi, kawan-kawan aktivis, dan juga pengguna media sosial yang berpendapat dan berekspresi di dunia maya,” ujar Jihan saat diwawancarai langsung di depan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Kamis (18/9).
Lebih dalam, Journo Liberta berkesempatan untuk mengetahui kondisi fisik salah satu korban yaitu Delpedro Marhaen di dalam tahanan. Jihan dan Satya mengungkapkan bahwa kondisi Delpedro sehat secara fisik dan mental. Tak hanya itu, Satya mengatakan Delpedro juga menjalin hubungan pertemanan dengan baik meskipun berada di dalam sel tahanan.
“Fakta bahwa ternyata Pedro bisa dapat banyak teman di dalam, ya membuktikan bahwa dia bukan individu yang berbahaya gitu. Justru yang berbahaya itu adalah negara yang terus-terus menggunakan kekerasan,” kata Satya.
Sementara itu, Aktivis Lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits menyatakan tuntutannya kepada penegak hukum untuk segera membebaskan para korban kriminalisasi. Ia juga mengecam keras atas penangkapan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
“Kepada orang-orang yang menyebut dirinya penegak hukum, ingat kalian juga dari rakyat. Kalian sedang menimbun api dalam sekam. Kalau kalian teruskan ini suatu saat nanti ia akan terbakar, kalian ikut terbakar,” ujar Daniel dalam aksi solidaritas di depan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Kamis (18/9).
Di sisi lain, salah satu perwakilan warga sipil, Nami, menyatakan keresahannya terhadap penangkapan sewenang-wenang oleh penegak hukum kepada para aktivis maupun masyarakat sipil. Ia juga menganggap hal itu tidak didasari melalui proses hukum yang adil.
“Kalau kita bicara legal formal tuh melanggar hukum ya, karena kan yang namanya status dari ditahan sampai dijadikan tersangka itu kan seharusnya ada prosesnya ya, tapi ini kan kayak gak ada prosesnya gitu, tiba-tiba banget baru ditangkap besoknya udah jadi tersangka dan pasalnya juga kayak kesannya dicari-cari banget gitu ya,” ujar Nami saat ditemui langsung di depan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Kamis (18/9).
Sebagai penutup, ia berharap rakyat yang bersuara dan melontarkan kritik terhadap kebijakan publik agar tidak langsung diproses hukum. Selain itu, ia menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk membuka dialog dan diskusi agar setiap proses hukum berjalan dengan transparan.
“Kalau bisa jangan ditangkepin lah gitu kan, dan mungkin juga untuk aparat penegak hukum kalau ada apa-apa buka dialog gitu ya, karena misal kita lihat konferensi pers kan sempat berjalan dua kali, tapi pihak Polda Metro Jaya langsung balik tanpa membuka diskusi selepas konferensi pers,” tutup Nami.
