Journoliberta.com – Open Intiatives Day menggelar diskusi publik bertajuk “Gema Ekologis: Suara Adat di Tengah Luka Sosial dan Alam” di Ke:Kini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (12/9). Kegiatan ini menyoroti keterlibatan masyarakat adat dalam pemulihan ekologi, advokasi kebijakan lingkungan, serta stigma terhadap masyarakat adat yang sering muncul di ruang publik.
Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat (P3MA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdi Akbar, menekankan bahwa masyarakat adat berhak menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan mereka dan pemerintah harus menempatkan masyarakat adat sebagai pemangku hak dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Masyarakat adat sebenarnya bisa menghormati beragam perubahan. Mereka berubah sesuai kebutuhan, bahkan ada yang berubah karena terpaksa. Akan keliru jika memaksakan kehendak kita kepada masyarakat adat,” ujar Abdi dalam diskusi di Ke:Kini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).
Di samping itu, Deputi Internal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Ishlah, turut menyoroti dampak pembangunan skala besar yang seringkali merusak lingkungan. Ia menekankan pentingnya mengubah cara pandang pembangunan agar ekonomi dan ekologi tidak saling berbenturan.
“Ekonomi tidak harus selalu berhadapan dengan lingkungan, keduanya bisa sejalan. Pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan akan memperkuat peran masyarakat adat sekaligus melindungi keanekaragaman hayati,” jelas Islah di tempat yang sama.
Selain itu, para pembicara juga menyoroti lambatnya proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang sudah bergulir selama tiga periode. Abdi menilai keterlambatan ini menunjukkan lemahnya dukungan politik terhadap masyarakat adat. Ia berharap agar masyarakat sipil ikut mengawal isu ini, tidak hanya masyarakat adat, komunitas atau lembaga hukum saja, tetapi semua golongan.
“Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu kepentingan bersama. Dengan kita bersatu, menunjukkan bahwa kita bangsa yang majemuk, beragam, dengan keragaman itu bukti bahwa Indonesia menjunjung peradaban yang beradab,” tutur Abdi.
Di akhir sesi, salah satu peserta diskusi dari Indonesia Corruption Watch (IWC), Debbie Sianturi menyampaikan pandangannya terkait masyarakat adat yang sering dipersepsikan secara keliru. Selain itu, Debbie juga mengajak dan mendorong generasi muda, khususnya generasi Z, untuk lebih berani bersuara menyuarakan pendapat.
“Hal yang saya dapat dari pertemuan hari ini adalah ternyata masyarakat adat itu bukan seperti yang ditakuti oleh masyarakat lain. Saya anjurkan untuk anak-anak Gen Z jangan hanya mendengar saja, coba bersuara. Analisis Gen Z tajam tapi sering tertahan karena rasa takut,” pungkas Debbie.