Journoliberta.com – Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan tarif listrik dalam beberapa bulan terakhir membuat daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kelompok rentan seperti pedagang kecil, buruh, dan mahasiswa. Harga kebutuhan pokok yang melonjak sejak pertengahan tahun 2025 juga berdampak langsung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pedagang cilok di Bekasi, Jiwa, mengaku usahanya semakin terhimpit sejak harga kebutuhan pokok melonjak pada pertengahan tahun 2025. Ia menyebut meskipun jumlah omset dan penjualan relatif stabil, keuntungan yang diperolehnya terus menipis. Jiwa juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada bentuk dukungan nyata dari pemerintah untuk meringankan beban pedagang kecil.
“Cabe, bawang merah, bawang putih semuanya naik. Omset memang tidak berubah, tapi keuntungan berkurang karena harga bahan baku mahal. Tidak ada dukungan dari pemerintah, jadi ya cuma bisa bertahan dengan keuntungan yang makin tipis,” ujar Jiwa saat diwawancarai di Graha Prima, Kabupaten Bekasi, Jumat (19/9).
Lebih lanjut, Jiwa berharap pemerintah turun tangan langsung mengendalikan harga di pasar. Menurutnya, operasi pasar yang lebih rutin dapat membantu pedagang kecil menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap tak terkendali.
“Sekarang harga-harga naik, kadang pemerintah tidak tahu atau tidak mengontrol. Harusnya turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Dari sisi akademis, Ekonom UIN Jakarta, Mohammad Lutfi menilai melemahnya daya beli masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi juga oleh faktor pendapatan yang stagnan dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan.
“Faktor pendapatan yang stagnan dan kasus PHK juga memperburuk keadaan. Banyak keluarga akhirnya hanya bisa bertahan dengan memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Mohammad Lutfi saat diwawancara di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, Kamis (18/9).
Menurutnya, kondisi ini memaksa masyarakat lebih selektif dalam pengeluaran. Mereka cenderung memprioritaskan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier.
“Sekarang masyarakat cenderung menahan diri untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Mereka lebih fokus pada kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Akibatnya, perputaran uang ikut melambat dan produksi bisa menyusut,” jelasnya.
Selain faktor domestik, Lutfi menilai kondisi global juga memberi pengaruh besar terhadap daya beli. membuat harga sejumlah produk naik di pasar internasional dan ikut berdampak ke Indonesia.
“Perang dagang antarnegara menyebabkan harga produk tertentu naik. Dampaknya sampai ke Indonesia dan ikut menekan daya beli masyarakat,” kata Lutfi.
Ia juga menyoroti kebijakan fiskal dalam negeri, termasuk pemungutan pajak dan bea cukai yang dinilai berpengaruh terhadap harga barang.
“Kalau pajak dipungut secara berlebihan untuk segala hal, itu justru membebani masyarakat. Pajak memang penting sebagai sumber pendapatan negara, tetapi penerapannya harus relevan dengan kondisi ekonomi. Misalnya, barang mewah wajar dikenakan pajak tinggi, tapi untuk kebutuhan sehari-hari harus ada kebijakan fiskal yang lebih adil agar daya beli tidak semakin tertekan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.
“Pertumbuhan kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen secara year-on-year. Konsumsi domestik tetap tinggi dan pemerintah terus mendorong stimulus untuk daya beli,” ujar Airlangga Hartarto, 1 September lalu, dikutip dari Metrotvnews.com.
Bagi kalangan mahasiswa, strategi berhemat menjadi pilihan utama di tengah tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok. Mahasiswa UIN Jakarta, Adam Nur Fadilah, mengaku harus menyesuaikan gaya hidup sehari-hari dengan cara sederhana seperti memasak di rumah, membawa bekal ke kampus dan selalu membawa air putih sendiri untuk mengurangi pengeluaran tambahan. Ia juga terpaksa mengurangi konsumsi barang-barang tersier yang dianggap tidak mendesak.
“Lebih hemat kalau masak sendiri, bawa bekel sama air putih. Itu sudah mengurangi banyak biaya sehari-hari. Barang-barang tersier kayak rokok dan kopi terpaksa saya kurangi, karena kalau dipaksakan justru makin berat. Jadi sekarang lebih fokus ke kebutuhan pokok dulu,” ujar Adam Nur Fadilah saat diwawancarai via pesan WhatsApp, Jumat (19/9).
Adam juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menurutnya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil. Ia menilai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan menambah beban ekonomi, terutama bagi kalangan mahasiswa dan keluarga berpenghasilan pas-pasan, apalagi saat harga kebutuhan pokok terus meningkat. Meski begitu, Adam mengaku masih menyimpan optimisme bahwa pemerintah pada akhirnya akan mengambil langkah yang lebih pro-rakyat.
“Cukup kesal dengan kenaikan pajak dan harga barang. Tadinya PPN mau jadi 12 persen, itu berat sekali untuk masyarakat. Tapi saya tetap optimis pemerintah bisa berpihak ke rakyat dan mencari solusi yang lebih adil,” tambah Adam.
Lutfi menambahkan, langkah jangka panjang yang perlu ditempuh pemerintah mencakup pemberdayaan industri dalam negeri serta perlindungan terhadap buruh kontrak untuk mencegah PHK massal. Ia juga memprediksi tantangan ekonomi masih berlanjut hingga 2026, namun tetap menekankan pentingnya optimisme.
“Industri dalam negeri harus dilindungi supaya bisa menyerap tenaga kerja, sementara buruh kontrak juga perlu perlindungan agar tidak terjadi PHK massal. Memang ada prediksi ekonomi melemah hingga 2026, tapi kita harus tetap optimis karena pemerintah sudah menyiapkan stimulus dan wacana penurunan pajak,” pungkasnya.