Journoliberta.com – Tumpukan sampah di Kota Tangerang Selatan semakin memicu keluhan. Mulai dari bau yang menyengat, pemandangan yang tidak layak, dan khawatir akan dampak kesehatan yang terus menjadi bahan obrolan harian warga sekitar. Tak hanya itu, media sosial pun ramai oleh kritik yang menuntut pemerintah bertindak cepat karena pengelolaan sampah dinilai tidak efektif.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa mereka juga turut andil dalam memproduksi sampah. Lebih menyedihkannya lagi, di satu sisi masyarakat mengeluh, di sisi lain masyarakat juga merupakan produsen sampah itu sendiri karena sejatinya sampah tidak akan pernah berhenti setiap hari.
Permasalahan ini tampak jelas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dari Kusmayandi (2023), TPA tersebut memiliki empat landfill dengan luas sekitar tujuh hektare, namun lahan yang tersisa kini hanya sekitar 8.000 meter persegi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan ruang yang semakin mengkhawatirkan.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan menunjukan bahwa TPA Cipeucang menghasilkan timbunan sampah sebesar 1.000 ton per hari dan sekitar 402.990 ton per tahun, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 370–400 ton per hari. Jelas bahwa ketimpangan ini menandakan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan bukan hanya soal teknis, melainkan juga tentang krisis yang telah melampaui daya dukung ruang.
Dikutip dalam program Sapa Indonesia Pagi oleh Kompas TV, Rabu (17/12), Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menyebut Ciputat merupakan kecamatan terbesar yang memberikan kontribusi terkait jumlah volume sampah. Selain ada pasar dan pemukiman, Ciputat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas terbesar di Tangerang Selatan. Pernyataan ini menegaskan bahwa krisis sampah tidak lahir secara tiba-tiba melainkan hasil dari aktivitas harian masyarakat sebagai produsen sampah.
Penutupan TPA Sangat Berdampak
Penutupan sementara TPA Cipeucang akibat perbaikan dan penataan konstruksi landfill 3 memperlihatkan dampak langsung dari krisis tersebut. Sampah menumpuk di sejumlah titik, salah satunya di kolong flyover Ciputat, Jalan Ir. H. Juanda. Meski sampah ditutup dengan terpal dan disemprot cairan anti-bau, aroma menyengat tetap tercium, terutama pada sore hari. Hal tersebut mengganggu aktivitas warga.
Situasi ini memicu keluhan dan sorotan terhadap pemerintah. Nahasnya lagi, tumpukan sampah itu berasal dari aktivitas harian, baik dari rumah, pasar, hingga konsumsi sekali pakai. Keluhan yang terus diulang tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa adanya perubahan perilaku.
Masyarakat merupakan Produsen Sampah
Di sinilah letak paradoknya. Masyarakat menuntut lingkungan bersih, tetapi tidak mengenal sumber masalah itu sendiri. Mereka mengecam tumpukan sampah, namun masih bergantung pada plastik sekali pakai, membuang sisa makanan tanpa pengelolaan, dan merasa jijik memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang diproduksi oleh masyarakat sangat masif, tetapi tanggung jawabnya dialihkan begitu saja kepada pemerintah.
Apakah adil jika seluruh beban ditimpakan pada negara atau pemerintah daerah saja?
Pengelolaan sampah memang membutuhkan kebijakan, infrastruktur, dan inovasi, mulai dari armada truk pengangkut, pengelolaan TPA, hingga mesin pengolahan. Namun, semua itu hanya sesaat dan akan selalu tertinggal jika volume produksi sampah dari masyarakat terus meningkat.
Sebagai produsen sampah, masyarakat memiliki peran krusial dalam menentukan solusi dari persoalan ini. Dengan cara pengurangan volume sampah dari sumbernya, pemilahan, pengelolaan sisa makanan, sampai perubahan pola konsumsi. Tanpa itu, penambahan armada truk atau perluasan TPA hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang cepat usang.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sistem berjalan adil dan efektif. Penambahan armada truk untuk pengangkutan sampah, pembangunan infrastruktur penahan seperti gabion untuk mencegah pencemaran sungai, serta inovasi pengelolaan yang mempertimbangkan dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi perlu dipercepat. Namun kebijakan sebaik apa pun akan gagal jika produsen sampah yakni masyarakat tidak mengubah kebiasaan mereka.
Pada Akhirnya, krisis sampah di Kota Tangerang Selatan adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Mengeluh boleh, mengkritik sangat boleh, tetapi perubahan adalah suatu kewajiban. Selama masyarakat masih memproduksi sampah tanpa batas yang wajar, keluhan mereka hanya akan menjadi omong kosong. Sudah saatnya berhenti mengeluh dan mulai bertindak.
Tulisan ini dibuat oleh kontributor dan tidak mencerminkan redaksi. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.