Journoliberta.com – Selasa (17/2) lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menggelar perayaan Tahun Baru Imlek sekaligus menyambut bulan Ramadan dalam satu rangkaian acara bertajuk DOUBLE BLESSING di Bundaran HI, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan beragam pertunjukan seni lintas budaya dan agama di ruang publik ibu kota.
Perayaan tersebut menjadi potret upaya negara merawat keberagaman di tengah masyarakat majemuk. Namun, lebih dari sekadar perayaan simbolik, acara ini memantik pertanyaan tentang sejauh mana nilai Pancasila benar-benar dijalankan dalam kehidupan berbangsa.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menilai pertemuan Imlek dan Ramadan sebagai perjalanan budaya yang melekat pada Jakarta dan Indonesia. Ia menekankan bahwa kota harus dirancang menjadi ruang yang ramah dan bahagia bagi seluruh warganya.
“Menjelang Ramadan, Imlek masih ada. Masuk Ramadan, Cap Go Meh akan ada nanti. Itu adalah perjalanan budaya yang Jakarta miliki dan Indonesia miliki,” ujar Rano Karno dalam sambutannya di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (17/2).
Pernyataan tersebut menegaskan peran negara sebagai pengelola keberagaman, bukan sekadar penonton. Namun, persatuan tidak akan tercapai jika Pancasila hanya berhenti pada nilai dasar yang normatif dan seremonial.
Pancasila menuntut pengamalan utuh seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis harus berjalan beriringan. Tanpa kebijakan konkret, ruang publik yang inklusif, dan regulasi yang melindungi keberagaman, persatuan hanya akan menjadi slogan tahunan.
Sejumlah pengunjung mengaku terkesan dengan perubahan wajah Bundaran HI yang biasanya dipenuhi kendaraan menjadi ruang perayaan lintas budaya. Mereka menilai acara ini menghadirkan pengalaman kebersamaan yang jarang ditemui.
“Seru dan bikin kagum, karena ruang publik yang biasanya ramai kendaraan tiba-tiba berubah jadi tempat perayaan penuh warna dari dua budaya berbeda,” ujar salah satu pengunjung saat diwawancarai di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (17/2).
Respons publik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya siap hidup dalam perbedaan yang setara. Yang kerap absen bukanlah kemauan sosial, melainkan ruang dan medium yang mempertemukan.
Di titik inilah seni memainkan peran strategis sebagai jalan keluar dari sekat identitas. Seni tidak memaksa keseragaman, tetapi membuka ruang dialog emosional yang sering gagal dicapai oleh bahasa politik dan hukum semata.
Pertunjukan barongsai, Ratoh Jaroe, hingga rampak bedug membuktikan bahwa seni mampu menyatukan sesuatu yang jarang dipertemukan. Ia bekerja sebagai nilai praksis Pancasila yang hidup, bukan sekadar teks dalam buku pendidikan kewarganegaraan.
Jika negara serius menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja, maka pendekatan kultural seperti ini tidak boleh bersifat insidental. Seni dan ruang publik harus diposisikan sebagai instrumen persatuan yang berkelanjutan.
Bentuk gelaran seperti ini menjadi pengingat bahwa persatuan tidak lahir dari seremoni tunggal, melainkan dari praktik yang konsisten. Pancasila hanya dapat dijalankan sepenuhnya ketika nilai dasar diperkuat oleh kebijakan nyata dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.
Di tengah keragaman Jakarta, seni kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa persatuan paling jujur. Dan di sanalah Pancasila menemukan maknanya yang paling konkret.