Journoliberta.com – Komisi Pencari Fakta (KPF) membeberkan hasil penyelidikan independen terkait rangkaian demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 dalam Peluncuran Laporan Investigasi, Selasa (18/2). Diskusi yang berlangsung di kantor Resonansi Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta Selatan, mengungkap temuan massa terorganisir, ketimpangan penyidikan, kekerasan terhadap jurnalis, intimidasi terhadap mahasiswa, hingga kematian Affan Kurniawan sebagai pemicu eskalasi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan penyelidikan dilakukan selama beberapa bulan dengan cakupan 18 kota di delapan provinsi. KPF memeriksa 115 berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mewawancarai 63 informan, serta menganalisis dokumen perkara, rekaman video, dan bukti percakapan untuk menguji konsistensi pola peristiwa.
“Kami menemukan adanya massa suruhan terorkestrasi (pada kasus penjarahan rumah anggota DPR dan Sri Mulyani), bahkan dipimpin oleh mobil seperti Mercedes-Benz. Mereka datang dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cimahi, Cianjur, dan Sukabumi. Terdapat pula yang menyiapkan molotov,” ujar Isnur di Peluncuran Laporan Investigasi KPF, Rabu (18/2).
Selain itu, KPF juga memaparkan skala penindakan aparat per 14 Februari 2026 yang tercatat 6.719 orang sempat diamankan. Dari jumlah tersebut, 506 orang telah divonis bersalah, 703 orang masih menjalani proses hukum, dan selebihnya dilepaskan. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyebut skala penangkapan tersebut merupakan yang terbesar sejak reformasi.
“Kami menyebut ini sebagai penangkapan kolosal yang arahnya menyasar pada kelompok muda sebagai bagian dari chilling effect, tekanan terhadap aktivitas politik orang muda sehingga anak-anak muda itu tidak melakukan tindakan yang dalam tanda kutip mengganggu stabilitas keamanan negara,” ujar Dimas dalam pemaparannya di Peluncuran Laporan Investigasi KPF, Rabu (18/2).
Peneliti KPF, Ravio Patra, menyatakan kematian pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025 menjadi titik balik eskalasi kekerasan. Ia menegaskan kematian tersebut merupakan pembunuhan berdasarkan temuan saksi dan bukti yang dikaji komisi.
“Kami menetapkan ini sebagai pembunuhan. Berdasarkan saksi mata, setelah lindasan pertama pada pukul 19.27 WIB, rantis Brigade Mobil (Brimob) sempat berhenti sekitar tujuh detik. Warga sudah mengerubungi agar berhenti, namun kendaraan kembali maju dan melindas korban untuk kedua kalinya,” jelas Ravio saat memaparkan Peluncuran Laporan Investigasi KPF, Rabu (18/2).
Ravio juga menjelaskan, dalam 48 jam setelah peristiwa tersebut, aksi meluas ke berbagai daerah. Pada 29 Agustus 2025, demonstrasi terjadi di sedikitnya 57 kabupaten. Sehari kemudian jumlahnya meningkat menjadi 105 kabupaten dan 76 kota di Indonesia.
“Terjadi peningkatan yang sangat signifikan setelah Affan Kurniawan meninggal. Seandainya negara bertindak saat itu juga, secara tegas dan disiplin, maka akselerasi tidak terjadi. Akselerasi terjadi karena negara menunggu-nunggu dan tidak memberi jawaban pasti kepada masyarakat,” tegasnya.
Laporan tersebut juga menyoroti situasi kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nani Afrida, menyatakan terdapat 23 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Agustus 2025, menjadikannya bulan dengan angka tertinggi sepanjang tahun. AJI mencatat, sepanjang 2025 terdapat 91 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
“Modelnya macam-macam, ada yang dipukul, ditarik kartu persnya, disuruh hapus. Ini bukan sekadar kekerasan, tapi pola penghalangan informasi,” ujar Nani dalam sesi tanggapan di Peluncuran Laporan Investigasi KPF, Rabu (18/2).
Mantan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Vito Jordan, mengaku terdapat dugaan kendaraan Brimob masuk ke lingkungan kampus sebelum aksi 29 Agustus 2025. Ia juga menyebut adanya teror yang dilakukan ke kos mahasiswa.
“Kami melihat pola yang sangat unik, mahasiswa yang aktif bersuara diserang dengan doxing, bahkan pengiriman paket-paket senjata tajam ke rumah pribadi,” jelas Vito dalam Laporan Peluncuran Investigasi KPF, Rabu (18/2).
Salah satu mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Iqbal Haris, mengatakan hal serupa terjadi pada Ketua BEM IPB yang mendapat ancaman sehari sebelum menginisiasi aksi di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Peristiwa ini membuktikan bahwa intimidasi tidak hanya terjadi saat aksi berlangsung, tetapi juga sebelum aksi.
“Terbaru dari ketua BEM IPB sendiri, karena hari ini kita menginisiasi aksi di MK, itu kemarin malam sempet dikirimin foto AI, diedit berbau sensual, dan itu cukup kasih efek psikososial yang luar biasa untuknya dan keluarga” ungkap Iqbal di akhir sesi Peluncuran Laporan Investigasi KPF, Rabu (18/2).