Journoliberta.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar aksi damai dalam peringatan Hari Bumi 2026 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (24/4). Aksi tersebut diikuti kelompok masyarakat dan anak muda sebagai respons terhadap kondisi lingkungan yang semakin buruk, serta sebagai ruang penyampaian aspirasi terhadap krisis ekologis yang masih berlangsung.
Menurut Koordinator Lapangan aksi Hari Bumi 2026, Sandy Saputra Pulungan, kegiatan tersebut merupakan ekspresi atas kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan sekaligus dorongan kepada pemerintah agar menjamin hak lingkungan hidup yang layak. Ia juga menyoroti adanya kebijakan yang perlu dicabut karena dinilai dapat mempercepat kerusakan lingkungan.
“Momentum Hari Bumi kami gunakan untuk mengingatkan pemerintah agar menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Selama kepentingan kami belum diakomodir dan masih ada kebijakan yang merusak lingkungan, maka itu yang akan terus kami tuntut untuk dicabut,” ujar Sandy di depan Gedung DPR RI, Jumat (24/4).
Di sisi lain, ia menilai respons pemerintah terhadap isu lingkungan masih dipengaruhi oleh kepentingan lain di luar aspek perlindungan lingkungan. Ia menyebut kondisi tersebut membuat kepentingan anak muda dan keberlanjutan lingkungan tak menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan.
“Pemerintah masih melihat kepentingan kelompok lain dibandingkan kepentingan lingkungan dan masa depan generasi selanjutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak berhenti sebagai simbol, tetapi akan dikawal melalui tekanan publik bersama kelompok generasi muda. Ia juga mengatakan, upaya tersebut diarahkan untuk mendorong keadilan ekologis dan keadilan antargenerasi.
“Kami akan terus bersuara dan mengingatkan pemerintah agar mencabut kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, salah satu peserta aksi, Billah, menilai kondisi lingkungan saat ini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah. Ia juga memandang aksi tersebut sebagai bentuk tekanan publik agar ada langkah yang lebih serius dalam menangani krisis lingkungan.
“Sebagai anak muda yang tinggal di Jakarta, kondisi sekarang tidak baik-baik saja, dari polusi udara sampai krisis iklim yang terasa. Aksi ini menunjukkan bahwa anak mudah peduli, serta memberi tekanan kepada pengambil kebijakan,” ungkap Billah saat diwawancarai di depan Gedung DPR RI, Jumat (24/4).
Di akhir, ia menegaskan, tanggung jawab terbesar dalam mengatasi krisis lingkungan berada pada pemerintah dan perusahaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif agar upaya perbaikan lingkungan terus berlanjut.
“Porsi terbesarnya ada di pemerintah dan perusahaan karena mereka memiliki wewenang dan dampaknya besar terhadap lingkungan. Harapan saya kepada pemerintah, tolong lebih serius dalam menangani masalah lingkungan dan jangan hanya janji, namun aksi nyata,” tutupnya.
