Journoliberta.com – Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi lawan imperialisme di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (6/3). Massa menuntut penolakan terhadap kebijakan yang menguntungkan Amerika Serikat, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dan Agreement Reciprocal Trade (ART), serta menyerukan solidaritas bagi Palestina.
Peneliti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial, Wira Piliang, menyampaikan tuntutan penolakan terhadap BOP muncul karena lembaga yang disebut sebagai badan perdamaian, justru menjadi pemicu konflik dan perang di Timur Tengah. Menurut Wira, hal ini menjadi alasan bagi Indonesia untuk menolak keterlibatan dalam BOP.
“Kita menuntut adanya Board of Peace (BOP) karena badan perdamaian ini berubah menjadi badan peperangan dunia yang akhirnya menjadi inisiator perang di wilayah timur tengah,” ujar Wira saat diwawancarai di depan Gedung DPR, Jumat (6/3).
Wira turut menyoroti keterlibatan Indonesia dalam BOP yang menjadi pintu masuk pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Menurut Wira, langkah ini juga menimbulkan wacana kontribusi dana mencapai Rp17,6 triliun, yang dianggapnya tidak logis bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
“Presiden Prabowo Subianto terjerat dalam perjanjian dagang yang membuat Indonesia masuk BOP, dan muncul wacana kontribusi dana mencapai Rp17,6 triliun. Ini terasa tidak logis bagi bangsa yang memiliki politik luar negeri bebas aktif, seharusnya kita berjalan sesuai hukum internasional,” lanjut Wira.
Selain itu, Wira juga mengkritik perjanjian ART yang tidak melalui mekanisme pengawasan legislatif. Menurutnya, kesepakatan itu hanya disepakati presiden tanpa melibatkan DPR sebagai lembaga pengawas.
“Karena perjanjian itu tidak melalui mekanisme pengawasan DPR, kami mendesak agar kerja sama dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak diratifikasi,” tambah Wira.
Di sisi lain, perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (BEM FIA UI), Ahmad Aqil mengatakan, aksi ini muncul karena kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang diambil sepihak. Aqil menegaskan, keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat konstitusi yang menolak penjajahan.
“Kami melihat keputusan ini diambil sepihak. Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan bahwa Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apa pun,” ucap Aqil saat ditemui langsung di depan Gedung DPR, Jumat (6/3).
Lebih lanjut, Aqil menyebut keberatan terhadap perjanjian ART karena dianggap mengancam kedaulatan dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia menjelaskan, perjanjian ini dibuat tanpa pemahaman yang jelas dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat luas.
“Menurut saya, perjanjian ART ini masih sulit dipahami secara jelas oleh Prabowo sendiri karena masih sangat awam. Indonesia sebagai negara bebas aktif dan non-blok juga bisa terancam. Perjanjian ini berpotensi merugikan rakyat Indonesia, dan dari tanggapan masyarakat, keputusan yang dibuat Prabowo menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar,” jelasnya.
Salah satu peserta aksi, Rara, menjelaskan motivasinya ikut aksi sekaligus kaitannya dengan solidaritas Palestina. Rara menilai kedekatan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dan Israel menjadi semakin erat, sehingga aksi ini penting untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Sebagai warga negara, saya merasa perlu menyampaikan penolakan terhadap imperialisme Amerika Serikat sekaligus mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu saya ikut turun dalam aksi ini,” ungkap Rara saat diwawancarai di depan Gedung DPR, Jumat (6/3).
Tidak hanya itu, Rara menyatakan kebijakan bergabung dengan BOP bertentangan dengan prinsip solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut secara tidak langsung menunjukkan dukungan kepada pihak yang dianggap menindas rakyat Palestina, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
“Jadi BOP itu sebenarnya buatan Amerika dan Israel. Namanya memang badan perdamaian, tapi isinya orang-orang yang mendukung Zionisme atau yang ingin mengenyahkan bangsa Palestina. Ketika Indonesia menyatakan bergabung dalam BOP, artinya secara terbuka Indonesia mendukung Israel dan menolak kemerdekaan Palestina,” tuturnya.
Sebagai penutup, Aqil berharap DPR memerhatikan suara rakyat karena lembaga ini berwenang mengawasi kebijakan pemerintah dan mewakili aspirasi masyarakat. Ia menekankan, mahasiswa akan terus mengawal isu ini jika DPR tidak merespons.
“Kami berharap DPR mendengar aspirasi masyarakat, tidak hanya kepentingan politik pribadi. Persoalan ini bukan sekadar konflik individu, tapi sudah masuk ranah institusi dan mandat konstitusi negara,” pungkas Aqil.