Journoliberta.com – Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 resmi dimulai pada 1 September. Namun, tuntutan aksi #BenahiUIN yang digelorakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta sejak Mei lalu belum mendapat respons memadai dari pihak rektorat.
Koordinator lapangan aksi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Zidan menyatakan, rektorat masih mengabaikan aspirasi mahasiswa. Ia menyebut banyak tuntutan yang tidak terjawab meski Wakil Rektor III, Ali Munhanif, turun langsung ke lokasi aksi.
“Sejauh ini kampus belum melibatkan mahasiswa dalam kebijakan yang seharusnya berpusat pada sivitas akademika. Fokus kampus malah membuka bisnis baru seperti kedai kopi, sementara fasilitas tidak diperbaiki,” ujar Zidan saat diwawancarai via WhatsApp, Minggu (10/8).
Di sisi lain, Zidan mengapresiasi kebijakan perpanjangan jam operasional perpustakaan hingga pukul 20.00, namun di samping itu ia menyoroti kurangnya tranparansi rektorat. Ia menilai pihak kampus terlalu fokus pada ambisi menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
“Mahasiswa, dosen, dan unsur kampus seharusnya dilibatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Jangan sampai mahasiswa dijadikan ladang uang,” lanjutnya.
Senada dengan Zidan, Faril, mahasiswa yang terlibat dalam konsolidasi aksi, menyatakan belum ada realisasi nyata dari rektorat. Ia menekankan bahwa tuntutan paling mendesak adalah mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penghapusan mekanisme pembayaran UKT secara bertahap.
“Beberapa rekan saya menjadi korban putusan sembarangan ini,” kata Faril melalui WhatsApp, Rabu (20/8).
Lebih lanjut, Faril mengonfirmasi bahwa tidak ada ruang dialog yang dibuka oleh pihak kampus. Ia mengingatkan para mahasiswa untuk siap mengambil langkah tegas jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
“Bila tuntutan tidak dijadikan bahan evaluasi, kami akan menyatukan suara kembali untuk aksi dengan tujuan menjadikan UIN Jakarta lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu, mantan Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (DEMA FISIP), Husni mengungkapkan bahwa tidak ada tindak lanjut konkret pasca aksi. Ia menjelaskan bahwa surat permohonan audiensi tidak pernah dijawab oleh rektorat.
“Rencana aksi lanjutan untuk mendesak Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) dan Wakil Rektor II terkait anggaran juga tidak mendapat balasan,” jelas Husni, saat diwawancarai di Gedung FISIP, Rabu (11/6).