Kemenangan Jokowi Kebangkitan Jurnalisme Indonesia

in the press



Oleh Farabi
Ferdiansyah*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres Republik
Indonesia tahun 2014 patut diapresiasi. Pasalnya, pelaksanaan Pilres tahun ini
dinilai oleh banyak
pengamat politik sebagai penyelenggaraan pemilu terbaik sepanjang sejarah. Hal tersebut
dilihat dari transparasi penghitungan suara dan juga kesanggupan KPU menjaga stabilitas keamanan negara.
Di balik kesuksesan penyelenggaraan pilpres tersebut, patut juga
diapresiasi kinerja media yang mengawal transparansi penyelenggaraan pilpres tahun ini. Meskipun pilpres
2014 ini menimbulkan konflik perang udara antar pemilik media, pemboikotan
media, dan juga perusakan kantor media massa. Namun hal tersebut bukanlah sinyal
keterpurukan jurnalisme Indonesia. Melainkan konflik tersebut sebagai pemantik untuk
membumikan kebangkitan jurnalisme Indonesia.
Disaat yang bersamaan, masyarakat urban kini sudah melek politik dan
melek media. Mereka dapat memilih tontonan/bacaan yang layak dicerna. Mereka
yang lebih dulu tertawa jumawa melihat politik adu domba media. Kekuatan kaum
muda inilah yang perlahan membuat perubahan baru gesture politik di Indonesia.
Selain itu, fenomena tersebut menjadi oase bagi beberapa media massa
lainnya, mereka berlomba menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel. Berusaha
menarik audience dan mengawal aktivitas
para pasangan capres cawapres secara fair,
dan cover both sides. Inilah yang membuat jurnalisme Indonesia terlihat
semakin kompetitif, masif, dan mengembangkan praktik keilmuaan jurnalistiknya.

Jurnalisme Presisi
Salah satu polemik yang muncul dari momentum pilpres ini adalah, protes yang berujung
pemanggilan manajemen Radio Republik Indonesia (RRI) oleh komisi 1 DPR terkait quick count pilpres 2014. Dituduhkan,
RRI sebagai lembaga negara tidak netral dan menyalahgunakan APBN untuk
melakukan hitung cepat tersebut.
Hal ini tentunya mencederai jurnalisme Indonesia. Pasalnya, kegiatan
RRI tersebut adalah aktivitas jurnalistik, mencari, mengumpulkan, dan mengolah
data serta menyebarluaskannya melalui media massa. Dengan istilah lain, survei
hitung cepat yang dilakukan oleh RRI ini adalah praktik dari jurnalisme
presisi, yakni  melakukan kegiatan
jurnalistik dengan memakai metode penelitian sosial sebagai cara mengumpulkan
keterangan dan menggunakan konten analisis sebagai sumber informasinya.
Jurnalisme presisi sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Diawali
pada harian Kompas pada tahun 1971, melakukan survei terkait pemilihan umum.
Hasil penelitian tersebut digunakan untuk mendukung data pemberitaan. Kemudian,
survei ataupun poling sejenis banyak dilakukan oleh media-media lain hingga
saat ini.
Maka tak ayal, pemanggilan manajemen RRI oleh Komisi 1 DPR tersebut
menuai kecaman dari Dewan Pers, maupun para pakar komunikasi. Anggota Dewan
Pers, Nezar Patria menilai kegiatan survei yang dilakukan RRI tersebut
merupakan bagian dari fungsi jurnalistik dalam melayani kebutuhan informasi
publik. Apalagi, sebagai lembaga negara, RRI seharusnya menjadi garda terdepan
untuk menyajikan informasi pemilihan umum.
Dengan kata lain, dengan adanya peristiwa ini, meneguhkan kembali
posisi media untuk mengawal pemilu, dan memuntahkan pengekanggan yang dilakukan
oleh aparatur negara.
Jurnalisme Proses
Tak bisa dipungkiri, bahwa Joko Widodo adalah salah satu contoh produk
pemberitaan media. Kemunculan sosok mantan Wali Kota Solo itu tidak mungkin
terkenal luas di mata publik, tanpa support
pemberitaan media. Hal tersebut bukan karena kedekatan Jokowi dengan awak
media, atau kedekatan para pemilik media dengan Jokowi. Melainkan karena Jokowi
memiliki news value tinggi dalam
penerapan sistem kepemimpinannya. Yaitu; blusukan, reformasi birokrasi dan
ekonomi kerakyatan yang diusungnya.
Jurnalisme proses merupakan kegiatan jurnalistik yang membutuhkan
pengamatan cukup panjang. Tidak hanya menginformasikan akibat dan latar
belakangnya, melainkan mengamati dan merunut proses panjang  suatu objek.
Dalam hal ini, pemberitaan media secara tidak langsung mengemas dengan
berkelanjutan perjalanan Jokowi. Baik semenjak dirinya menjadi Wali Kota Solo, hingga
keberhasilannya memenangkan pilpres 2014. Media pun sepakat dengan news value yang ada dalam dirinya, layak
dikemas menyeluruh untuk menenuhi kebutuhan informasi publik.
Citizen Journalism on New Media
In Journalism
Imej sosok Jokowi
yang terzolimi akibat isu miring di beberapa media menjelang pilpres, membuat
masyarakat ‘gerah’. Pasalnya Jokowi adalah produk dari jurnalisme proses. Dalam
proses tersebut, kalangan aktivis, seniman, dan para pemuda, menilai Jokowi merupakan
sosok pekerja keras, terbukti bersih dan mampu mengayomi rakyat. Maka, sulit bagi
lawan politiknya untuk menjatuhkan Jokowi dengan isu-isu transaksional,
–mafia, koruptor.
Fenomena tersebut memantik perlawanan masyarakat madani untuk aktif
partisipatif dalam kegiatan jurnalistik, –mencari, mengolah data dan
menyebarluaskannya–,menginformasikan news
worthy
kepada khalayak terhadap calon presiden yang mereka usung, melalui
medium new media.
Melalui akun media sosial, para aktivis, dan relawan berbagi informasi untuk
menarik minat para swing voters, dan
para pemilih muda. Tidak hanya itu, pergerakan yang terjaring di media sosial
pun menjadi benteng penepis isu black
campaign
yang sempat menyandera elektabilitas Jokowi.
Informasi-informasi yang disampaikan netizen terlihat masif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya hashtag terkait Jokowi yang menjadi trending topic, seperti; #Jokowi9Juli
#AkhirnyaMilihJokowi #PresidenBaru dan lainnya.
Jurnalisme dan Demokrasi
Berkaca pada editorial Jakarta Post yang mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut dua,
Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ini adalah salah satu sinyal kedewasaan jurnalisme
Indonesia.
Mengutip kultwit Dandhy
Laksono dalam akun @Dandhy_Laksono 
terkait keberpihakan redaksional Jakarta Post, menurutnya rubrik
redaksional adalah ruang yang disediakan untuk menampung sikap atau opini
penerbitan terhadap masalah tertentu.
Forum redaksional merupakan forum yang terbuka untuk berbagi,
berdiskusi, dan beropini. Di dalamnya ada proses demokrasi, ada sebuah
kemufakatan bersama untuk menengarai suatu isu. Rubrik editorial merupakan
opini dari para pemangku redaktur media yang sifatnya pendapat (opini).
Berbeda dengan news article,
pemberitaanya harus berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini jurnalisnya.
Meskipun dalam kolom editorial mendukung salah satu capres, namun dalam
pemberitaannya, harus tetap mengikuti kaidah karya jurnalistik.
Hal ini merupakan jalan keluar dari carut-marutnya keberpihakan media
yang kompleks. Bukan arahan vertikal yang mendistorsi pemberitaan dari pemiliki
media. Jika begitu, itu sama saja mencederai asas jurnalisme.
Gesture tersebut secara tidak langsung menyindir banyak media yang
menyatakan netral, namun dalam pemberitaannya 
menyebarkan  propaganda dan tidak
mengedepankan prinsip fair, and cover
both sides.
Politik Kerakyatan dan
Kebangkitan Jurnalisme Indonesia
Mengutip pidato calon presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo,
dalam pidato kemenangannya, di atas kapal Pinisi Hati Buana Setia, Jokowi
mengatakan, “Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat!”.
Ya, pemenang pemilihan umum presiden dan calon presiden tahun 2014 adalah
rakyat. Bukan partai moncong putih sebagai partai pengusung, apalagi partai
koalisi. Mesin partai dalam pemilu ini dinilai tidak maksimal. Lihat saja,
koalisi tenda, Koalisi Merah Putih, yang terdiri dari 7 partai politik mengusung
Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sebagai calon capres dan cawapres. Dari
jumlah partai koalisi tersebut, ditaksir mampu meraup 60 persen suara pemilu, namun
hasilnya jauh dari kalkulasi.

Ini adalah refleksi dari politik kerakyatan atas kemapanan demokrasi
Indonesia, serta keterbukaan informasi atas kebangkitan jurnalisme Indonesia
yang secara sistematis mengawal pemilu dan memenuhi kebutuhan publik akan
informasi.
*Penulis adalah Pemerhati
media di komunitas
pembelajaran media sosial, Komunitas Djuanda

Pos terkait