Journoliberta.com – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut, kembali menjadi perbincangan setelah kebijakan tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Meski telah berlaku sejak lama, penerapan ini dinilai menambah beban ekonomi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis.
Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dahlia Madanih, menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
“Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi merupakan kebijakan yang bias gender. Dengan jumlah penduduk perempuan yang besar, negara seharusnya menghadirkan kebijakan yang memastikan akses perempuan terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi, bukan justru menambah beban ekonomi atas kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari,” tegas Dahlia dalam siaran pers Komnas Perempuan, Jumat (30/10).
Sementara itu, Mahasiswi Jurnalistik UIN Jakarta, Shakila Jingga Azzahra, mengaku harus mempertimbangkan harga setiap kali membeli pembalut. Ia menegaskan keterbatasan uang bulanan membuatnya memilih pembalut dengan harga lebih murah meskipun produk tersebut kurang nyaman digunakan.
“Tanpa adanya PPN saja, aku masih harus mencari pembalut yang paling murah, meski sebenarnya nggak cocok buat aku. Uang bulanan aku nggak mencukupi untuk membeli pembalut yang nyaman. Apalagi sekarang dikenakan PPN, aku jadi makin sulit. Sedih rasanya, kebutuhan biologis perempuan saja sampai dibatasi,” jelas Shakila saat diwawancarai melalui WhatsApp, Jumat (6/11).
Lebih lanjut, Shakila menyebut dirinya menggunakan sekitar 12-13 pembalut selama satu periode menstruasi dengan harga Rp30 ribu per kemasan, meski terkadang memilih produk yang lebih murah sesuai dengan kondisi keuangannya. Ia mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi.
“Merek yang nyaman buat aku itu Laurier wing, harganya sekitar Rp30.000. Tapi, biasanya aku juga membeli pembalut di warung yang lebih murah, sekitar Rp9.500 per kemasan isi 10. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan, jadi pemerintah harus memikirkan kondisi masyarakat ke depannya. Jangan sampai ada PPN seperti ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Semarang, Abdul Karim Sanusi, mengaku baru mengetahui adanya PPN terhadap pembalut melalui unggahan temannya di Threads dan menemukan bahwa pembalut tidak masuk daftar barang kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi fiskal karena membebankan perempuan atas kebutuhan biologisnya.
“Awalnya aku tahu dari unggahan teman yang protes karena pembalut sebagai kebutuhan penting perempuan justru dikenakan PPN. Dari situ, aku mencari tahu alasan pengenaannya. Menurut aku, ini bentuk diskriminasi fiskal karena perempuan memiliki kebutuhan biologis yang mengharuskan pengeluaran rutin. Pembalut berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tetapi justru dikenakan pajak. Kebijakan ini masih kurang peka terhadap kebutuhan perempuan,” jelas Abdul saat diwawancarai melalui WhatsApp, Jumat (6/11).
Selain itu, Abdul menekankan pembalut harusnya dibebaskan dari PPN karena berkaitan dengan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Ia menyebut kebijakan tersebut dapat memberatkan perempuan berpenghasilan rendah hingga mendorong mereka menggunakan alternatif yang kurang higienis.
“Pembalut sudah setara dengan kebutuhan pokok seperti sembako bagi perempuan. Masa kebutuhan setengah populasi masyarakat tidak diakomodasi? Perempuan dengan keterbatasan ekonomi bisa dipaksa memilih antara membeli makanan atau pembalut. Akhirnya, kebutuhan menstruasi dikorbankan atau diganti dengan alternatif yang kurang higienis,” pungkasnya.
Penulis: Dwi Halimatus Sa’diah Putri
Editor: Muhammad Iqbal
