Journoliberta.com – Mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi lanjutan #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Rabu (28/10), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), biaya hidup dan pendidikan, serta kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Fatimah Azzahra, mengatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui perjuangan yang berkelanjutan. Generasi muda perlu terus memperjuangkan hak dan masa depan mereka, bukan sekedar mengingat sumpah yang pernah diikrarkan.
“Kita sebenarnya menghidupi sumpah kita setiap hari teman-teman. Kita berjanji tidak akan pernah menyerah memperjuangkan apa yang menjadi milik kita dan masa depan kita,” jelas Fatimah saat berorasi di Bundaran HI, Rabu (28/10).
Fatimah juga menegaskan bahwa generasi muda berhak memiliki masa depan yang tidak dibebani oleh kesalahan pemerintah. Ia memaknai kehadiran massa di Bundaran HI sebagai bagian dari perjuangan untuk mendapatkan kembali hak masyarakat.
“Hak kita sebagai generasi muda adalah memiliki masa depan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan masa depan yang menanggung kesalahan rezim ini. Sejak kita dihadang, Bundaran HI menjadi simbol dari pertanyaan, apakah masyarakat mampu mengambil kembali apa yang menjadi haknya setelah hak tersebut dirampas?,” ujarnya.
Sejalan dengan tuntutan tersebut, mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR), Jack, menyoroti kebijakan pemerintah yang menurutnya perlu didasarkan pada kajian mendalam. Ia juga mengkritik penanganan karhutla dan meminta pemerintah menetapkan persoalan tersebut sebagai bencana nasional.
“Pemerintah seharusnya melakukan kajian akademis terlebih dahulu sebelum akhirnya menjalankan program. Kalau pemerintah serius, seharusnya karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Jack saat diwawancarai secara langsung di Bundaran HI, Rabu (28/10).
Selain menyoroti kebijakan pemerintah, ia menilai komunikasi publik pejabat negara perlu diperbaiki dalam menanggapi persoalan masyarakat. Ia berharap gerakan masyarakat dapat mendorong pemerintah merespons persoalan publik dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Pejabat kita cenderung menyangkal daripada mengakui kesalahan, meminta maaf, atau menjelaskan persoalan berdasarkan data. Kami tidak akan mundur dan akan menunjukkan bahwa kawasan ini bisa kami duduki dan berharap pemerintah tergerak dengan adanya gerakan yang kami lakukan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu pekerja kantoran, Cika, menyoroti dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Ia menilai biaya pendidikan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, dan berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta segera mengeluarkan kebijakan yang dapat diterapkan dalam waktu dekat.
“Saya merupakan tulang punggung keluarga dengan gaji yang sangat kecil, sehingga biaya pendidikan menjadi beban tersendiri. Adik saya sampai bertanya ‘Kak, apa aku tidak bisa lanjut sekolah?’, karena itu saya berharap pemerintah segera menerapkan kebijakan yang manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” pungkas Cika saat diwawancarai secara langsung di Bundaran HI, Rabu (28/10).
Penulis: Ratna Dewi Lubis
Editor: Rifqi Titah Gemilang
