Journoliberta.com – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Mereka menyoroti berbagai persoalan ekonomi, kebijakan publik, dan situasi sosial-politik yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma’shum, menjelaskan aksi tersebut digelar sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang dinilai semakin membebani masyarakat. Menurutnya, aksi ini dilakukan sebagai peringatan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi memperburuk kondisi apabila tidak segera dibenahi.
“Kita ingin menunjukkan bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja, bahwa sebenarnya kita sedang diperas secara pelan-pelan oleh pemerintah. Kita tidak ingin Indonesia benar-benar bangkrut, tetapi perilaku-perilaku yang tidak berubah inilah yang akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, demokrasi, dan moral,” ujar Athof saat diwawancarai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Selain itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Anandaku Dimas, mengatakan tuntutan yang dibawa mahasiswa merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi dan kampus. Ia menyebut, mahasiswa telah menggelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun aspirasi sebelum aksi berlangsung.
“Apa yang kami bawakan di sini bukan suara representatif satu pihak saja, tetapi merupakan suara yang dikomunikasikan dan terbuka untuk siapa pun yang ingin menyuarakan keresahannya. Kita melihat kenyataan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Ini merupakan realitas yang terjadi di masyarakat,” ucap Dimas saat diwawancarai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Tak hanya itu, Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Muhammad Lintang, memperkirakan lebih dari seribu mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Menurutnya, sebagian massa aksi sempat tertahan di sejumlah titik sebelum tiba di Bundaran HI.
“Mereka menganggap kami sebagai ancaman. Segala bentuk pencegatan dan penyangkalan yang terjadi hari ini membuktikan betapa fiktifnya arti kemerdekaan itu. Bagi kami, Istana Negara saat ini hanya melahirkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menggerogoti uang rakyat,” tutur Lintang saat diwawancarai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Senada dengan Lintang, Ketua BEM Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT-NF), Adelia Afifatuzzahra, turut menyoroti hambatan yang dialami massa aksi. Menurut Adelia, pemerintah tidak perlu menghalangi aksi mahasiswa apabila tidak merasa terancam oleh kritik yang disampaikan.
“Jika presiden ataupun rezim Prabowo-Gibran memang tidak takut dengan gerakan kami, maka jangan pernah menghalangi gerak kami. Kami di sini menyuarakan isu-isu rakyat yang menjadi keresahan hari ini. Mereka seakan-akan menghabiskan anggaran APBN dengan begitu meriahnya, bahkan mereka keluar negeri dengan memakai uang-uang kita,” kata Adelia saat diwawancarai di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Di sisi lain, pengemudi ojek online, Sumantri, menilai kenaikan harga BBM menjadi kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sejauh ini kebijakan yang sangat berdampak sih BBM naik, itu langsung berasa banget. Pertalite yang katanya subsidi, sekarang banyak yang kosong di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)”, jelas Sumantri saat diwawancarai di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Sumantri juga menilai, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Selain itu, ia berharap berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi.
“Pemerintahan sekarang memang harus diawasi karena banyak kebijakan yang dibuat tanpa melihat kondisi masyarakat di bawah. Mudah-mudahan masyarakat kecil lebih mudah mencari uang, BBM bisa normal lagi, nilai rupiah membaik, dan harga-harga pangan bisa turun,” ungkap Sumantri.
Sebagai penutup, Athof juga berharap masyarakat semakin sadar terhadap berbagai persoalan yang terjadi dan turut memperjuangkan kesejahteraan bersama. Menurutnya, seluruh rakyat berhak mendapatkan kehidupan yang lebih layak melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
“Kita berharap rakyat sadar bahwa kita berhak mendapatkan kesejahteraan. Bayangkan jika anggaran negara dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan yang gratis serta berkeadilan, tentu masyarakat bisa hidup lebih sejahtera,” tutup Athof.
