Journoliberta.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar aksi bertajuk “Orang Muda Pulihkan Indonesia: Bencana Ekologis Berulang, Tanggung Jawab Negara Menghilang!” di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Kamis (12/11). Aksi tersebut menyoroti lemahnya tanggung jawab pemerintah dalam mencegah kerusakan lingkungan, menindak korporasi, serta memulihkan ekosistem terdampak bencana.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hadi, menilai bencana ekologis yang terus berulang menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola lingkungan. Ia juga menyoroti penegakan hukum yang dinilai belum menyasar korporasi penyebab kerusakan lingkungan secara tegas.
“Bencana ekologis ini terjadi akibat kegagalan negara dalam mengelola alam sehingga menyebabkan bencana terus berulang. Korporasi yang wilayahnya jelas-jelas mengalami kebakaran berulang kali justru tidak ditindak tegas,” ujar Hadi saat diwawancarai di depan gedung DPR RI, Kamis (12/11) .
Hadi mencontohkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau pada 2015, ketika wilayah terdampaknya telah diwajibkan untuk menjalankan restorasi gambut, tetapi upaya tersebut tidak terlaksana. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan kerusakan lingkungan terus berulang di berbagai wilayah, hingga Papua.
“Kalau perlu, cabut izin-izin korporasi yang wilayahnya terus mengalami kebakaran hutan dan seharusnya menjalankan restorasi gambut. Jika peninjauan dan teguran tidak menghasilkan perubahan, maka negara harus tegas,” tegas Hadi.
Selain penegakan hukum, Hadi menekankan bahwa penanganan bencana tidak cukup dilakukan melalui pemadaman api atau penanaman pohon. Pemulihan fungsi ekosistem yang rusak, termasuk tata kelola air di wilayah gambut, juga harus menjadi tanggung jawab negara.
“Setelah pemadaman api, kita juga harus mengembalikan fungsi ekosistem yang terbakar, seperti ekosistem gambut. Ada fungsi ekosistem yang harus kita pulihkan kembali dan ada tata kelola air yang harus kita kembalikan,” jelas Hadi.
Sementara itu, peserta aksi, Toskia, menilai pemerintah belum optimal menangani bencana, khususnya karhutla. Ia menyoroti lambatnya penanganan serta sikap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
“Menurut saya dan teman-teman, pemerintah tidak becus dalam menangani bencana. Pemerintah juga tidak mau menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, padahal dampaknya sudah meluas ke negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura,” jelas Toskia saat diwawancarai di depan gedung DPR RI, Kamis (12/11) .
Toskia juga menyoroti masyarakat adat yang terdampak aktivitas korporasi di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit tanpa memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, warga dinilai jarang dilibatkan dalam keputusan pembangunan karena koordinasi perizinan lebih banyak dilakukan antara korporasi dan pemerintah setempat.
“Mereka tidak mendapatkan kompensasi sedikit pun. Kami menuntut pemerintah tidak hanya bertindak saat bencana terjadi, tetapi juga terlibat dalam pemulihan dan menyejahterakan masyarakat setelahnya, karena pemadaman api tanpa tindakan lanjutan hanya akan sia-sia,” pungkasnya.
Penulis: Ratna Dewi Lubis
Editor: Rifqi Titah Gemilang