Journoliberta.com – Sejumlah mahasiswa UIN Jakarta menggelar aksi #BersihinUINJakarta di depan Gedung Rektorat, Ciputat, Kamis (10/9). Mereka menyuarakan persoalan transparansi anggaran, Uang Kuliah Tunggal (UKT), fasilitas, tata kelola, serta dugaan korupsi dan premanisme yang dinilai belum mendapat tindak lanjut konkret dari pihak rektorat.
Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Jakarta, Ahmad Hafiz, mengatakan persoalan fasilitas dan tata kelola kampus menjadi keresahan mahasiswa yang telah berlangsung dari tahun ke tahun. Ia menyebut audiensi yang sebelumnya dilakukan belum menghasilkan evaluasi konkret dari pihak rektorat.
“Sebetulnya hari ini kita banyak membawa hal-hal yang sudah menjadi keresahan kita sejak lama. Itu soal fasilitas dan tata kelola yang tidak pernah usai masalahnya di UIN Jakarta. Bahkan, kemarin kita sudah melakukan audiensi, tetapi masih belum ada evaluasi yang berbentuk konkret soal perbaikan fasilitas dan tata kelola yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan rektorat UIN Jakarta,” ujar Hafiz saat diwawancarai di depan Auditorium Harun Nasution, UIN Jakarta, Kamis (10/9).
Lebih lanjut, Hafiz menyoroti UKT yang dinilai tidak sebanding dengan fasilitas dan mutu pendidikan yang diterima mahasiswa, termasuk persoalan klasifikasi UKT yang masih terjadi. Ia juga menyinggung dugaan aksi premanisme dan konflik yang melibatkan pihak UIN Jakarta dan sempat ramai di media sosial karena dinilai dapat mencederai nama baik almamater.
“UKT yang kita bayar sangat tinggi dan terkadang tidak sebanding dengan fasilitas serta kualitas pendidikan yang diberikan. Klasifikasi UKT juga masih banyak kesalahan. Kita juga melihat di media sosial adanya dugaan aksi premanisme dan konflik yang dilakukan pihak UIN Jakarta. Itu menjadi keresahan kita karena kita tidak ingin nama almamater menjadi buruk. Bagi kami, rektorat perlu memberikan prioritas atas hal tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Presiden Dema UIN Jakarta, Devi, mengatakan aksi kembali digelar karena mahasiswa menilai belum ada perkembangan berarti dari aksi sebelumnya. Ia menyebut aspirasi mahasiswa baru yang muncul setelah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) juga menjadi salah satu alasan mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan.
“Kasus yang sekarang sudah kita dengar sendiri, dan sebelumnya kita juga sudah melakukan aksi. Tapi kita lihat progresnya tidak ada, makanya kita suarakan kembali. Ditambah setelah PBAK, kita mendapatkan aspirasi dari mahasiswa baru. Tuntutan utamanya adalah klarifikasi dan transparansi terkait kasus dugaan korupsi, kemudian UKT dan parkir,” jelas Devi saat diwawancarai di Gedung Rektorat, UIN Jakarta, Kamis (10/9).
Selain itu, Devi menjelaskan persoalan kekerasan seksual yang sebelumnya menjadi sorotan mahasiswa telah diserahkan kepada pihak rektorat untuk ditindaklanjuti. Ia menyebut proses dan hasil penanganannya tidak disampaikan secara terbuka.
“Kalau kemarin, kita sudah serahkan kepada pihak pimpinan. Mungkin sudah dieksekusi dan diambil tindakan, tapi tidak dimunculkan, diselesaikan di ranah mereka. Harusnya hari ini rektor hadir. Namun, pada kenyataannya diutuslah perwakilan. Mungkin kita sebenarnya masih belum puas karena kita membutuhkan sosok rektor sebagai pimpinan kita yang setidaknya bertanggung jawab,” tuturnya.
Sementara itu, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Rikza Andungandita Putra mengatakan persoalan UKT menjadi salah satu alasan mengikuti aksi karena melihat langsung dampaknya terhadap mahasiswa, termasuk temannya yang harus cuti dan berhenti kuliah akibat tingginya biaya UKT. Ia menyebut mekanisme klasifikasi dan banding UKT juga masih membutuhkan transparansi dari pihak rektorat.
“Saya punya teman satu jurusan dan satu angkatan yang sampai harus cuti dan berhenti karena biaya UKT-nya mahal. Setelah banding, UKT-nya turun, tetapi ketika ingin banding lagi justru ditolak. Sebetulnya, siapa yang menentukan klasifikasi UKT dan bagaimana transparansinya? Kenapa si A dan si B bisa mendapatkan golongan yang berbeda? Itu yang perlu dijawab rektorat saat ini,” jelas Rikza saat diwawancarai di depan Gedung Rektorat, UIN Jakarta, Kamis (10/9).
Sebagai penutup, Rikza menilai mahasiswa juga membutuhkan penjelasan mengenai transparansi dan integritas kampus, terutama terkait kasus dugaan korupsi yang menjadi tuntutan dalam aksi. Ia berharap rektorat lebih memperhatikan mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah ke bawah serta mempermudah proses banding UKT.
“Transparansi dan integritasnya masih kita pertanyakan bersama. Harapannya, rektorat bisa lebih memihak kepada mahasiswa, terutama kawan-kawan yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi, harapan kita adalah rektorat bisa menyelesaikan permasalahan UKT yang mahal ini, proses banding juga coba lebih dimudahkan, kemudian salah satu yang kita minta adalah mengusut tuntas masalah dugaan korupsi,” pungkasnya.
Penulis: Dwi Halimatus Sa’diah Putri
Editor: Muhammad Iqbal
