Journoliberta.com – Enam puluh tahun berlalu sejak tragedi 1965, namun luka yang ditinggalkan belum juga sembuh. Pemutaran film dokumenter The Look of Silence digelar Amnesty Chapter UIN Jakarta dalam kegiatan Human Rights Class (HRC) di Warung Kopi (Warkop) Jambu 3, Tangerang Selatan, pada Rabu (17/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), serta penyintas tragedi 1965 untuk membicarakan luka sejarah yang dinilai belum sepenuhnya disembuhkan oleh negara. Selain itu, satu hal yang juga ditegaskan adalah negara masih absen dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Perwakilan Amnesty Chapter UIN Jakarta, Mutiara Hikmah menegaskan, isu pelanggaran HAM berat 1965 tetap relevan karena penyelesaiannya belum dilakukan secara jujur dan menyeluruh. Menurutnya, keadilan bagi penyintas tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan harkat dan martabat korban, penghapusan diskriminasi, kesetaraan akses terhadap layanan publik, serta jaminan agar stigma terhadap penyintas 1965 tidak diwariskan ke generasi berikutnya.
“Selama negara belum benar-benar untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi penyintas, isu ini akan terus disuarakan. Ini bukan sekadar soal masa lalu, tetapi peringatan agar pelanggaran HAM serupa tidak terulang,” ujar Mutiara saat diwawancarai melalui WhatsApp, Kamis (18/12).
Narasi resmi negara dinilai turut memperpanjang impunitas. Penulisan sejarah yang tidak melibatkan korban dianggap melanggengkan versi tunggal yang menutup ruang kritik dan memperkuat stigmatisasi terhadap penyintas 1965. Kesaksian datang langsung dari salah satu penyintas tragedi 1965, Uchikowati yang menceritakan bagaimana propaganda Orde Baru membentuk citra palsu terhadap Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan yang selama puluhan tahun di framing sebagai simbol kebiadaban.
“Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara forensik. Namun, kebohongan yang diulang terus menerus akhirnya dipercaya sebagai kebenaran,” ungkap Uchi dalam diskusi di Warkop Jambu 3, Tangerang Selatan, Rabu (17/12).
Selain itu, Uchi turut menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo pada 2023 yang mengakui dan menyesali atas sejumlah pelanggaran HAM berat, termasuk peristiwa 1965. Ia menilai pengakuan tersebut patut diapresiasi, namun sayangnya pengakuan tersebut belum diiringi pemulihan yang serius dan merata.
“Pengakuan saja tidak cukup jika pemulihan hak korban tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pengakuan tanpa pemulihan yang layak hanya akan menjadi simbol kosong,” tambahnya.
Lebih lanjut, Uchi berharap mahasiswa dapat mengambil peran lebih besar dalam menjaga ingatan kolektif dan menulis sejarah secara lebih adil. Ia menilai generasi muda memiliki jarak emosional dari peristiwa 1965, sehingga lebih leluasa bersikap objektif dan kritis.
“Mahasiswa punya posisi penting karena tidak memiliki beban langsung dengan peristiwa 1965. Sejarah tidak boleh hanya ditulis oleh penguasa. Jika trauma bangsa terus disembunyikan, kekerasan serupa selalu punya peluang untuk terulang,” pungkas Uchi.
Perspektif lain juga muncul dari peserta diskusi, Ananda Adriansyah mengaku selama ini hanya mengenal tragedi 1965 melalui narasi tunggal mengenai pembantaian PKI. Selain itu Ananda juga menilai diskusi seperti ini efektif sebagai ruang edukasi kritis bagi mahasiswa.
“Setelah mendengar langsung kesaksian penyintas, saya sadar bahwa kekerasan negara justru berlanjut jauh, setelah itu menyasar keluarga dan anak-cucu korban. Tanpa harus turun ke jalan, kita tetap bisa berdialog, mendengar langsung korban, dan belajar melihat sejarah dari berbagai sisi,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (17/12).