Journoliberta.com – Istilah civil phobia kini mulai muncul menjadi perbincangan dalam media sosial seperti X dan Instagram dalam konteks politik. Dilansir dari unggahan @NarasiNewsroom dalam X, istilah ini memiliki arti ketakutan atau permusuhan sistemik terhadap masyarakat sipil. Civil phobia juga dapat dikatakan sebagai lawannya state phobia yaitu ketakutan berlebihan terhadap negara.
Ada banyak perspektif tanggapan yang muncul mengenai istilah tersebut, khususnya kalangan dosen dan mahasiswa yang aktif dalam politik juga media sosial. Founder Interpelago, Akbar Azmi, menilai civil phobia adalah bentuk ketakutan pemerintah terhadap masyarakat sipil.
“Civil phobia yang dimaksud oleh netizen itu kan sebenarnya adalah istilah yang menggambarkan ketakutan irasional atau berlebihan dari pihak pemerintah terhadap kebebasan sipil warganya,” ujar Akbar saat diwawancarai via Whatsapp, Rabu (16/4).
Akbar menambahkan, adanya fenomena ini disebabkan karena krisis komunikasi pemerintah. Kurangnya penjelasan kepada publik atau komunikasi yang tidak lancar antara pemerintah dengan masyarakat sipil memiliki banyak dampak buruk.
“Komunikasi tersebut kepada masyarakat tidak begitu lancar maka banyak dampaknya. Saya melihat bahwasanya civil phobia ini itu adalah salah satu dampak ketika pemerintah itu mengalami krisis komunikasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti respons pemerintahan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya dalam menanggapi kritik. Akbar menilai bahwa dalam konteks eksternal tidak ada yang berbeda sedangkan dalam konteks internal mungkin berbeda.
“Secara eksternal dalam menanggapi masyarakat itu enggak ada yang berbeda, justru konteks internalnya, dari pemerintahannya atau si kabinetnya. Mungkin di zamannya Presiden Jokowi ya kedekatan kalau sekarang sudah terpimpin dan strukturalis gitu. Dan itu memengaruhi ketika menanggapi suatu kebijakan jadi main saling tunggu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN Jakarta, Ferdiansyah Ishaq Kosasi, yang turut aktif dalam aksi demonstrasi menyatakan bahwa civil phobia itu relevan dalam kondisi pemerintahan terkini.
“Saya katakan sangat relevan karena melihat sikap pemerintah yang sangat anti kritik dan cenderung dikatakan menindas iya juga, bisa dikatakan masuk civil phobia karena ketika ada mahasiswa yang mengkritik ataupun media mengkritik itu dengan cepatnya dibungkam oleh penguasa dengan cepatnya disandera oleh penguasa,” ujar Ishaq saat diwawancarai di UIN Jakarta, Kamis (17/4).
Ia juga mempertegas bahwa aksi demonstrasi tidak ditunggangi oleh siapa pun. Ishaq menyatakan jika ada yang mendukung, dukungan tersebut dapat dipastikan berpihak pada masyarakat.
“Kami katakan pure dari gerakan mahasiswa, tidak ada yang namanya ditunggangi. Kalaupun ditunggangi adalah ditunggangi dengan kebijakan yang pro rakyat,” tegasnya.
Ishaq menyatakan bahwa pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik. Selain itu, ia juga menyoroti latar belakang pemerintahan terkini yang menyebabkan anti kritik.
“Nah, harusnya dengan adanya kritik yang sampai ke mereka, mereka (pemerintah) itu lebih bersyukur, lebih membuka diri. Bukan malah menuduh gerakan ini sebagai gerakan bayaran atau ditunggangi oleh antek-antek asing. Kalau kita lihat sendiri kan latar belakang Prabowo itu dari militer. Sedangkan kita tahu sendiri kan pola militer itu benar-benar anti kritik. Apa yang dikatakan pemandu harus dijalankan, mutlak,” ucapnya.