Journoliberta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memutuskan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud resmi meninggalkan jabatannya usai memberikan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Zaki Mubarak mengungkapkan, keputusan mundur yang diambil oleh Mahfud MD sudah benar guna menghindari adanya konflik kepentingan.
“Tindakan Mahfud MD sangat benar, patut dicontoh, dia mundur supaya tidak ada conflict of interest. Jika masih menjabat, rawan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik personal. Seperti telah dilakukan Jokowi dan beberapa menteri yang masih aktif saat ini,” katanya saat diwawancarai via WhatsApp pada Rabu (7/2/2024).
Ia menambahkan, gerakan protes yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan sivitas akademisi juga merupakan sebuah penolakan dari adanya potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Seperti yang terlihat saat ini banyak elemen masyarakat dan akademisi menyatakan protes dan memberi seruan moral karena banyaknya indikasi abuse of power yang melibatkan para pejabat negara dalam pelaksanaan pilpres atau pileg saat ini,” tuturnya.
Selain itu, menurut Zaki, cuti menjadi langkah terbaik untuk menghindari adanya benturan terhadap etika politik serta penyalahgunaan kekuasaan.
“Karena rentan menabrak etika politik. Sebaiknya mundur, lebih terhormat. Minimal cuti panjang hingga tahapan kampanye selesai. Karena masih ada yang menyalahgunakan fasilitas negara dan pakai anggaran negara untuk kampanye. Sebagai presiden, gubernur, menteri, mereka harus sepenuhnya melayani publik. Jika menempel kepentingan pribadi, jadi abuse of power, dan melanggar prinsip-prinsip good governance,” jelasnya.