| Ilustrasi: difabel.tempo.co |
JOURNOLIBERTA.COM – Pandemi Covid-19 tak hanya
melumpuhkan kesehatan, tetapi juga melumpuhkan sebagian besar aktivitas masyarakat
hingga kegiatan proses belajar mengajar. Akibatnya, proses pembelajaran yang
awalnya tatap muka dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui berbagai
bentuk aplikasi.
Tak
hanya sekolah regular, Sekolah Luar Biasa (SLB) juga turut melaksanakan PJJ.
SLB-BC Purnama Cipanas-Cianjur,
misalnya. SLB yang mendapatkan Rekor MURI
sebagai SLB yang mengadakan Pameran dan Pentas Kaya Seni selama enam tahun berturut-turut ini juga turut
serta melaksanakan PJJ terhitung dari pertengahan Maret 2020, sejak awal pandemi
Covid-19 masuk di Indonesia.
Teknis
sistem pembelajaran yang dilakukan SLB-BC Purnama mengikuti anjuran dari Dinas
Pendidikan Jawa Barat, yakni
dengan menggunakan media sosial
WhatsApp
dan sarana video
call dalam memberikan
pengajaran untuk
beberapa muridnya.
“Kami
menggunakan sistem daring dengan aplikasi WhatsApp, jadi kami mengirimkan pesan yang
berisi materi pembelajaran selama satu minggu ke depan dan terdapat tugas di
dalamnya. Nanti setiap minggu tugasnya
dikumpulkan kepada pihak sekolah oleh orang tua murid. Jika ada murid yang
tidak mempunyai gawai, atau murid yang sudah bisa mandiri, mereka mengambil
bahan pembelajaran secara mandiri ke sekolah selama seminggu sekali dengan jadwal yang ditentukan untuk mengurangi
kerumunan,” ujar Kepala Sekolah SLB-BC Purnama, Budiman, Rabu (12/3/2021).
Dalam
penerapan PJJ tersebut, orang tua siswa maupun guru merasakan
tantangan tersendiri. Hal itu juga diakui Budiman. Ia menilai bahwa PJJ ini
kurang efektif jika dilakukan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
“Menurut
Bapak, dengan tegas (PJJ) untuk anak yang disabilitas itu kurang efektif, dalam
pembelajaran tatap muka saja murid bisa salah menerima maksud guru. Apalagi
(murid) yang tuna rungu,
terkadang salah persepsi antara intruksi dari guru (dengan pemahaman yang ia terima).
Kalau kita pake isyarat saja yang tidak dimengerti itu bisa salah pengertian.
Jadi harus betul-betul perintah guru yang disampaikan dengan bahasa oral
(mulut) itu jelas dan paham,” ungkapnya.
Budiman
juga mengatakan bahwa PJJ ini membuat guru kesulitan untuk mengontrol pola
belajar siswanya selama pembelajaran di rumah. Menurutnya, kebanyakan
murid tidak mengulas kembali apa yang dipelajarinya sehingga mudah lupa dengan
materi yang telah diajarkan sebelumnya, sedangkan jika di sekolah materinya
sering diulas kembali.
Kendala
lain dari PJJ ini adalah perbedaan cara mengajar antara orang tua dan guru kepada anak, yang mana tidak semua orang tua tahu bagaimana cara mengajari
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
“Orang
tua siswa juga bukan guru, mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik dan
mengajar. Tak sedikit orang tua yang kesal (dan) membentak,
atau mencubit anaknya untuk mendisiplinkan. Sedangkan berbeda dengan guru
karena (mereka lebih) memahami karakter anaknya terlebih dahulu,” jelas
Budiman.
Budiman
menegaskan perlu adanya komunikasi yang aktif antara guru dan orang tua dalam mengajar murid berkebutuhan
khusus. Lanjutnya, PJJ ini juga menjadikan murid kurang disiplin dan kurangnya pendidikan
karakter terhadap anak.
“Komunikasi
antara orang tua siswa dan guru perlu ditingkatkan supaya mengurangi hambatan
pembelajaran,” ucap
Budiman.
Hal senada disampaikan salah satu orang tua murid SLB BC Purnama Lilis
Sholihah. Ia
menilai anaknya memang agak sulit jika harus belajar
di rumah, ditambah kondisi anaknya
yang sering berubah-ubah membuat orang tua harus mengikuti keinginannya agar mau
belajar.
“Susah
(belajarnya), karena tergantung moody anak.
Kadang di rumah anak tidak mau belajar,
jika dipaksa biasanya malah lebih menolak belajar. Tetapi berbeda jika di
sekolah, ia bisa menempatkan diri. Anak dengan kondisi ini (ABK) butuh
‘sentuhan’ jadi jika pembelajaran jarak jauh seperti ini susah diatur, bahkan
untuk mengerjakan tugas selama seminggu, ia tidak mau tetapi jika di sekolah dia mau mengerjakan,” ujar Lilis, Kamis (25/3/2021).
Bantuan
Kuota
Guru
SLB-BC Purnama, Krisna Rachman, menuturkan bahwa bantuan kuota untuk murid SLB dinilai kurang
efektif, karena kebutuhan kuota untuk murid SLB dan murid sekolah regular
berbeda.
“Kita mendapat dua kali (bantuan) tapi tidak bisa dipakai apa-apa. Mengenai kuota emang permasalahannya
satu, untuk anak SLB kurang efektif seharusnya dibedakan dengan sekolah umum
karena kebutuhan kita berbeda. Karena untuk pembelajaran kita kan memakai sistem WA (WhatsApp), jadinya
kita hanya memakai kuota utama dan 30 GB kuota pembelajaran untuk anak SLB
tidak terpakai sama sekali. Jadi kita hanya pakai kuota utama saja (5 GB),”
terang Krisna, Rabu (13/3/2021).
Sementara
menurut Lilis Sholihah, kuota yang diberikan pemerintah dirasa terlalu singkat
masa berlakunya. Akibatnya kuota
tersebut menjadi hangus dan hanya digunakan dalam waktu yang singkat.
“Kuotannya
tidak bisa terpakai semua (kuota pendidikan 30 GB) dan juga masa berlakunya
singkat jadi sebelum habis kuotanya masa berlakunya habis duluan,” kata
Lilis.
Vaksinasi
dan Kegiatan Belajar Tatap Muka
Banyaknya
kendala yang terjadi selama PJJ berlangsung, Kepala sekolah dan orang tua murid menginginkan
disegerakannya sekolah tatap muka. Selain bisa berakibat fatal terhadap
pendidikan murid ABK, PJJ ini juga membuat
ABK kurang mendapat perhatian yang lebih khusus.
Terkait
hal itu, Budiman menegaskan bahwa guru-guru sudah mendapat jadwal
vaksinasi. Namun, sayangnya
hanya guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mendapat vaksinasi langsung dari
pemerintah setempat.
“Untuk
vaksinasi hanya guru-guru yang berstatus PNS yang bisa divaksin dari
pemerintah, padahal seharusnya merata sih untuk semua guru,” jelas
Budiman.
Sementara
untuk murid SLB sendiri, pihak sekolah memilih untuk tidak melakukan vaksinasi
kepada beberapa muridnya, karena
terdapat siswa yang mempunyai riwayat penyakit
lain. Sekolah khawatir hal ini akan membawa dampak yang negatif kepada
kesehatan muridnya.
Mengenai rencana belajar kembali di sekolah, Budiman menyatakan jika sekolahnya akan
dibuka sesuai dengan anjuran Kementrian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).
“Paling
nanti bulan Juli
(bisa mulai pembelajaran) tatap muka sesuai
dengan penjelasan dari Mas Mentri (Nadiem Makariem) termasuk Presiden, karena yang namanya disabilitas ini
harus tetap ada bimbingan langsung dari guru. Mereka membutuhkan ‘sentuhan’ dan interaksi
langsung dalam pembelajarannya,” tutup Budiman.[]
Penulis: Dinda Rachmawati
Editor: Siti Hasanah Gustiyani
