Polemik Surat Perintah Stafsus Milenial

JOURNOLIBERTA.COM – Pertemuan antara Dewan Ekskutif Mahasiswa
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia dengan Staf
Khusus Milenial Presiden RI, Amirudin Ma’aruf disesalkan oleh Dema jakarta/" class="auto-tag-link">UIN Jakarta.
Pasalnya, pertemuan yang berlangsung pada Jumat (6/11), di Gedung Wisma Atlet
tersebut mengatasnamakan Dema PTKIN Se-Indonesia, yang mana hal ini tidak
termasuk dalam kesepakatan seluruh Dema PTKIN.

Dema UIN Jakarta juga menuntut Ketua Forum
Dema PTKIN Se-Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kelalaian tugas dan
fungsinya, serta meminta Aminuddin Ma’ruf untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan
atau bahkan mundur dari jabatannya.  

Belakangan, Stafsus Aminuddin Ma’ruf
sempat menjadi sorotan publik setelah beredarnya surat perintah tersebut.
Selain mengomentari penulisannya, publik juga menilai surat tersebut tidak
pantas karena terkesan memerintah dan menganggap mahasiswa sebagai bawahannya.
Dalam surat tersebut, hanya menyebut sembilan perwakilan saja alih-alih
mengundang seluruh Dema PTKIN Se-Indonesia.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Dema UIN
Jakarta Riski Ari Wibowo, saat dihubungi pada Rabu (11/11), menyatakan, 

“Jika ada audiensi, buat forum itu bersifat
terbuka jangan terkesan tertutup. Apalagi sampai masuk istana, mencederai
pergerakan kampus lain apalagi di Jakarta ini banyak kampus yang turun ke
jalan, bukan hanya PTKIN atau PTN saja yang turun ke jalan. Jelas pertemuan
tersebut sarat akan kepentingan kelompok.”

Ari juga menyoroti diksi dalam surat
tersebut yang seolah-olah merendahkan mahasiswa. Ia mengungkapkan, apapaun
alasan yang dilontarkan stafsus meski itu sesuai prosedur istana tetap tidak
etis memberikan perintah kepada mahasiswa, karena menurutnya mahasiswa tidak
ada kaitan kerja dengan istana.

”Sikap Dema UIN Jakarta tentu menolak
undangan tersebut dan mengatakan bahwa Dema UIN Jakarta akan tetap turun ke
jalan karena nilai perjuangan yang sebenarnya hanya ada di parlemen jalanan,”
tutup Ari saat ditanya mengenai surat perintah Stafsus yang tidak menyertakan
Dema UIN Jakarta.

Secara terpisah, Dema UIN Bandung yang
sempat mengalami kekosongan selama setahun menyatakan sikap serupa. Mereka
mengecam tindakan yang dilakukan oleh Dema PTKIN dan Stafsus Aminruddin Ma’ruf
karena hal itu sudah cacat secara formil maupun materil, serta hal itu telah
mencederai gerakan mahasiswa, juga telah mencederai prinsip-prinsip keterbukaan
informasi.

“Sekali lagi kami mengecam keras tindakan
yang dilakukan oleh Dema PTKIN dengan Stafsus Presiden Aminuddin Ma’ruf. Dema
UIN Bandung tetap menolak UU No. 11 Tahun 2020 sepenuhnya serta menolak
jalur-jalur audiensi tertutup yang tidak bisa disaksikan secara langsung oleh
khalayak umum,” tutur Malik Fajar Ramadhan Ketua Dema UIN Bandung yang baru
terpilih 9 November lalu, saat dihubungi pada Kamis (12/11).

Tanggapan Dema PTKIN

Journo Liberta mencoba memperoleh konfirmasi dan tanggapan mengenai
informasi yang beredar dengan menghubungi Koordinator Pusat Dema PTKIN Se-Indonesia,
Ongky Fachrur Rozie, melalui sambungan telepon pada Kamis, 12 November 2020.
Berikut wawancaranya:

Kenapa hanya sembilan saja yang diundang?
Dan tidak menyertakan UIN Jakarta yang letaknya paling dekat dengan pusat
pemerintahan?

Yang pertama saya sampaikan bahwasanya
kita bukan diundang. Akan tetapi tanggal 28 Oktober kita kirim surat tantangan
dialog yang bertepatan Hari Sumpah Pemuda, dan awal November kita mendapat
konfirmasi. Tentu karena kondisi pandemi dan lain hal, tidak dapat mengirim
semua untuk dialog dengan pemerintah pusat dengan jumlah terbatas. Sembilan
orang itu mewakili dari Korpus, Kortim, dan mewakili dari berbagai wilayah.

Apakah hanya kelompok tertentu saja yang
diundang, dalam hal ini PMII?

Kita pastikan dan kita sudah kordinasikan
di internal kita bahwasanya itu semua dan dialog yang sudah kita lakukan karena
melalui proses panjang, bukan hanya tingkat pusat tapi melalui daerah-daerah
juga. Kita pastikan tidak ada kepentingan sektoral, kepentingan politik dan
lain sebagainya.

Bagaimana hasil pertemuan tersebut? Dema
UIN Jakarta mengaku belum memperoleh hasil pertemuan tersebut.

Hasil pertemuan sudah dibuka di depan pers
media dan di akun media kami di Instagram terkait apa yang kita
sampaikan. Penjelasan serta koordinasi dan sebagainya sudah kita sampaikan di
internal.

Dema UIN Jakarta meminta Anda
bertanggungjawab terkait pertemuan tersebut dan bahkan beritikad baik
mengundurkan diri dari jabatan. Apa tanggapan Anda?

Itu sudah saya tanggapi semua. Terlepas
dari apapun tentu ada dinamikanya. Semua sudah kita koordinasikan di internal.
Perihal ada dinamika itu hal yang biasa. Karena pada dasarnya kita pada
perjuangan yang sama yaitu mengkritisi dan menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Apa langkah yg akan ditempuh kawan-kawan
Dema PTKIN Se-indonesia setelah pertemuan tersebut?

Yang pertama, kemarin tanggal 10 November
kita beberapa kali sudah perjelas aslinya dialog itu merupakan salah satu cara
dari berbagai cara yang sudah kita lakukan. Pasca dialog itu juga di berbagai
daerah masih ada yang bergerak dan sudah dikordinasikan semua dengan saya. Kita
akan terus melakukan pengawalan melalui gerakan jalanan maupun gerakan
akademis.

 

Penulis: Johan

Editor: Siti Hasanah Gustiyani