Foto: Aksi #IndonesiaDaruratKorupsi, BEM PTMAI Desak Tegakkan Hukum Secara Adil

Journoliberta.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) menggelar aksi bertajuk #IndonesiaDaruratKorupsi di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Jakarta Selatan, Senin (20/7). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejagung menegakkan hukum secara adil dan transparan, termasuk dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Koordinator Pusat BEM PTMAI, Yogi Syahputra Alidrus mengatakan, aksi tersebut dilatarbelakangi penilaian adanya perbedaan penanganan dalam sejumlah perkara korupsi, salah satunya penanganan perkara yang disebut melibatkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Ia juga menyoroti pernyataan kuasa hukum Febrie Adriansyah yang menyebut penahanan kliennya harus mendapat izin Presiden.

“Pengacaranya Bapak Febrie Adriansyah, yaitu Bapak Hotman Paris mengatakan bahwa ketika mau menahan eks Jampidsus, harus izin dulu kepada Presiden. Nah, ini kan harus dipertanyakan, mengapa penanganan dan penahanan terhadap Febrie begitu sulit?” ujar Yogi saat diwawancarai di depan Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Lebih lanjut, Yogi menjelaskan, BEM PTMAI terus mengawal isu pemberantasan korupsi melalui kajian, diskusi di kampus-kampus, hingga aksi unjuk rasa. Ia juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai salah satu upaya memperkuat pemberantasan korupsi.

“Kami telah melakukan aksi sebanyak dua kali di Kejaksaan Agung RI. Salah satu tuntutannya agar Febrie diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami juga mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan sebagai landasan hukum untuk menyita aset hasil tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Selain itu, Yogi menyampaikan, BEM PTMAI telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan apabila tuntutan dalam aksi tidak mendapat respons dari Kejaksaan Agung. Ia menyatakan, langkah itu akan ditempuh melalui advokasi dan koordinasi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Kami akan melakukan advokasi dan kami juga telah berkoordinasi dengan Komisi III DPR RI melalui audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta persoalan yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.

 

Di sisi lain, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Jakarta, Zidan, mengatakan aksi tersebut menuntut evaluasi terhadap Kejagung, serta proses hukum terhadap Febrie Adriansyah. Menurutnya, penanganan kasus korupsi turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terseret kasus korupsi, masyarakat harus percaya kepada siapa? Mengadu ke kepolisian dan TNI, muncul kasus korupsi. Mengadu ke Kejaksaan Agung, juga sama saja,” ucap Zidan saat diwawancarai di depan Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Zidan berharap, aspirasi mahasiswa mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan agar setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“Harapan kami, supremasi hukum benar-benar ditegakkan karena hukum tidak boleh dibentuk dari asas-asas yang tidak jelas. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tutupnya.