Journoliberta.com – Kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan aspirasi menjadi sorotan dalam upaya menjamin ruang akademik yang aman di UIN Jakarta. Perbedaan pandangan muncul antara pihak kampus yang menyatakan memiliki mekanisme perlindungan dan perwakilan mahasiswa yang menilai penerapanya dalam menghadapi tindakan represif terhadap aktivisme yang belum terlihat nyata.
Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Jakarta, Deden Mauli Darajat, mengatakan kampus wajib melindungi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, jaminan tersebut sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat.
“Kalau dia masih menyuarakan terkait hak-hak informasi publik, UIN wajib melindungi mahasiswa untuk menyuarakan yang masih dalam rambu-rambu peraturan yang berlaku di Indonesia,” ujar Deden saat diwawancarai di Kampus 1 UIN Jakarta, Selasa (27/10).
Deden menjelaskan, kampus mengutamakan upaya mitigasi melalui edukasi untuk meningkatan kesadaran sivitas akademika guna mencegah kekerasan dan perlakuan yang tidak diinginkan. Deden mengatakan, kampus juga menyediakan pendampingan psikologis serta memfasilitasi dialog antara mahasiswa dan pimpinan kampus untuk menampung aspirasi dan menjawab tuntutan mahasiswa.
“Jadi, perlindungan ini tetap kita laksanakan, tetapi kita lebih mengandalkan mitigasi. Mitigasi itu bagaimana agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Deden menyampaikan, seluruh sivitas akademika yang mengalami intimidasi atau kekerasan dapat melaporkan kejadian melalui sejumlah saluran, seperti Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), PPID, layanan bantuan hukum, hubungan masyarakat (humas), pihak fakultas, dan program studi. Menurutnya, perlindungan mahasiswa juga menjadi perhatian tim kemahasiswaan bersama wakil rektor bidang kemahasiswaan.
“Kita akan buat tim investigasinya seperti apa kejadiannya dan kita akan gerak cepat untuk hal-hal yang tentang kemanusiaan ini,” tuturnya.
Berbeda dengan pandangan tersebut, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (DEMA FDIKOM) UIN Jakarta, Zidan, menilai perlindungan kampus terhadap mahasiswa yang menghadapi tindakan represif belum terlihat nyata. Menurutnya, mahasiswa masih mengandalkan bantuan alumni dan lembaga eksternal ketika menghadapi persoalan hukum.
“Nggak pernah saya dengar UIN Jakarta turun tangan atau memberikan tim hukumnya untuk bisa didatangi teman-teman yang ditangkap. Kalau lihat di plang-plang yang depan rektorat itu ada tulisannya Lembaga Bantuan Hukum Syarif Hidayatullah, cuma bukti nyata dia itu membantu sampai sekarang belum ada,” ujar Zidan saat diwawancarai di Kampus 1 UIN Jakarta, Selasa (27/10).
Zidan menjelaskan, ruang penyampaian aspirasi mahasiswa di UIN Jakarta masih rentan terhadap tindakan yang berpotensi membatasi aktivitas mereka. Zidan menyampaikan, salah satu yang disoroti adalah, konsolidasi mahasiswa di lingkungan fakultas yang menurutnya pernah disalahartikan sebagai demonstrasi oleh petugas keamanan kampus.
“Terkadang konsolidasi mahasiswa yang ada di fakultas itu dilaporin, pernah ada mobil polisi yang seharusnya kalau kita baca undang-undangnya aparatur sipil negara ga bisa masuk ke lingkungan kampus baik itu tentara maupun polisi karena ruang lingkup kampus itu sudah ada pengamanannya. Artinya UIN enggak paham tentang undang-undangnya,” jelas Zidan.
Zidan menilai, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawasi kebijakan dan menyuarakan persoalan yang belum mendapat perhatian dari pemangku kepentingan. Menurutnya, perlindungan yang dibutuhkan mahasiswa tidak hanya berupa bantuan hukum, tetapi juga mencakup aspek kesehatan serta jaminan agar aktivitas advokasi tidak berujung pada sanksi sosial maupun akademik.
“Pemberdayaan ikatan alumni UIN Jakarta dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan bantuan hukum kepada mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi. Jadi kita bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai mahasiswa pada umumnya, pun juga sebagai aktivis, keduanya bisa berjalan dan sama-sama terlindungi,” tutupnya.
Penulis: Shafira Zahra Ramadhani
Editor: Lisda Dwi Nasywa
