Journoliberta.com – Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) FDIKOM UIN Jakarta bekerja sama dengan The Political Literacy Institute menggelar seminar nasional dan bedah buku Membaca Lanskap Pemilu 2024: Perspektif Literasi Politik di gedung Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (8/3). Salah satu topik pembahasan seminar ini ialah hubungan reformasi Indonesia tahun 1999 dengan budaya politik demokratis Indonesia yang masih rendah.
Dosen Ilmu Politik sekaligus Wadek 1 FISIP UIN Jakarta, Iding Rosyidin mengatakan telah terjadi lompatan di masa reformasi Indonesia. Menurutnya, reformasi di Indonesia bersifat terburu-buru dan menciptakan perubahan regulasi tanpa didukung oleh dasar budaya politik demokratis yang kuat.
Iding menyatakan, alih-alih presiden, partai politik seharusnya menjadi lembaga pertama yang direformasi. Reformasi partai-partai politik dapat dilakukan dengan cara Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen.
“Kalau secara struktural, itu menggunakan Parliamentary Threshold, artinya PT ini harus dibikin tinggi. Jadi kalau kemarin 4, dibikin jadi 5 atau 7, sehingga partai-partai yang tak sampai, otomatis tidak bisa masuk DPR,” ujarnya saat diwawancarai di gedung FDIKOM UIN Jakarta, Jumat (8/3).
Iding juga berpendapat bahwa reformasi wajib disertai dengan budaya politik. Budaya politik atau political culture perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan pendidikannya harus dimulai sejak usia dini. Hal ini dilakukan demi memperkuat dasar-dasar budaya politik demokratis.
“Kalau kita mengambil contoh dari Amerika atau negara-negara maju, budaya politik mereka sudah dimulai dari lingkup keluarga. Membiasakan anak untuk menghormati orang lain, bagaimana mereka respect kepada temannya, hingga mengucapkan selamat kepada yang menang. Budaya politik terbangun dari hal-hal kecil seperti itu,” ujarnya lebih lanjut.
Sejak proses pemilihan umum tahun 2019 hingga tahun 2024, Iding menyayangkan belum ada kemajuan yang signifikan dalam budaya politik Indonesia. Kendati demikian, pelaksanaan pemilu tahun ini dinilai lebih damai dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.
“Kalau bicara secara substansi, belum. Pemilu 2024 lebih damai karena pemilu 2019 lalu ada dua kubu dan saling berhadapan. Nah, kalau sekarang ini kan tiga kubu dan tidak ada yang merepresentasikan ini betul-betul Islam atau non-Islam. Makanya enggak begitu ramai. Kalau budaya politiknya secara substansi belum, kalau skala kecil mungkin ada,” jelasnya.