Foto: Aksi Tolak RUU TNI, Mahasiswa Desak Supremasi Sipil

Journoliberta.com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Tolak RUU TNI” di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (20/3). Aksi ini menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.

Adapun sorotan utama dalam aksi ini adalah perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI, yang diusulkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Perubahan ini meningkatkan jumlah instansi yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI dari 10 menjadi 15.

Menanggapi hal ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Samuel Joseph mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pembungkaman oleh militer. Ia menilai hal ini dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sipil, terutama jika kekuatan senjata lebih diutamakan dibandingkan pendekatan berbasis ilmu.

“Tentu ini jadi potensi pembungkaman oleh militer, karena mereka memiliki relasi kuasa yang berlebihan dalam urusan kenegaraan maupun sipil. Ini menjadi ancaman ketika senjata lebih dikedepankan dibandingkan ilmu dan pemikiran masyarakat sipil,” ujar Samuel saat diwawancarai di depan Gedung DPR, Kamis (20/3).

Sementara itu, Samuel mengungkapkan, bahwa aksi tolak RUU TNI merupakan upaya mempertahankan demokrasi dan supremasi sipil. Terlebih, ia juga mempertanyakan proses pengesahan revisi UU TNI yang dinilai cepat dan minim transparansi dalam legislasinya.

“Hari ini kita menjaga demokrasi dan amanat supremasi sipil dari konstitusi. RUU ini dibahas secara terburu-buru dan sembunyi-sembunyi. Ini jadi pertanyaan, kenapa minimnya partisipasi publik di sini? Apakah ada yang disembunyikan? Apakah ada hal yang ditutupi dari publik?” lanjutnya.

Sejalan dengan Samuel, Mahasiswa UIN Bandung, Muadz Abdul Aziz menilai revisi UU TNI dapat memberikan pengaruh lebih besar kepada TNI dalam pemerintahan sipil. Muadz khawatir hal ini akan membatasi kebebasan berpendapat dan meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang.

“Kita lihat tidak ada pengawasan seperti yang terjadi di tahun 1998 dan sebelum-sebelumnya. Kita juga tidak tahu apakah jaminan TNI ini tidak akan merepresi kepada masyarakat,” tutur Muadz saat diwawancarai di depan Gedung DPR, Kamis (20/3).

Di sisi lain, Samuel kembali menegaskan, bahwa aksi protes akan terus berlanjut apabila DPR tetap melanjutkan revisi UU TNI tanpa membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat.

“Jika pemerintah merasa nyaman-nyaman saja, kita akan tetap mendobrak ketika ada waktu dan kesempatan yang tepat. Jadi tentu saja, hari ini mungkin permulaan,” tegas Samuel.