Journoliberta.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berlangsung selama bulan Ramadan dengan menyesuaikan jadwal libur sekolah sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN), para siswa nantinya akan diberikan makanan ringan seperti takjil yang bisa dibawa pulang dan dikonsumsi untuk berbuka puasa.
Menanggapi hal ini, Dosen UIN Jakarta, Ali Irfani menyatakan, dirinya belum sepenuhnya yakin dengan kebijakan MBG selama bulan Ramadan. Ia menilai informasi terkait pembagian MBG dari pemerintah masih belum jelas.
“Kalau buat saya sendiri ya, MBG sendiri sebenarnya belum clear, belum jelas betul informasinya, seperti apa yang terjadi dan akan dilakukan. Saya lihat informasinya masih simpang siur, komunikasinya masih belum utuh yang disampaikan oleh pemerintah soal MBG ini,” ujar Ali saat diwawancarai via Zoom, Selasa (4/3).
Terkait dengan menu MBG selama Ramadan, menurutnya menu yang ditawarkan oleh pemerintah sudah cukup memenuhi gizi. Namun, ia juga menilai pemerintah perlu memastikan makanan yang dibagikan benar-benar bernutrisi mengingat keterbatasan alokasi anggaran.
“Kita semua tahu bahwa anggaran Rp10.000 itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah untuk MBG. Itu juga masih banyak yang mempertanyakan apakah ini memadai atau tidak untuk makanan yang betul-betul bernutrisi,” lanjutnya.
Selain itu, ia mengomentari pelaksanaan program MBG masih belum sesuai dengan perencanaan Presiden Prabowo yang akan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat lokal. Ali juga turut menyayangkan adanya kasus keracunan dalam program MBG yang baru saja terjadi akhir-akhir ini.
“Faktanya kalau sudah disentralisasi begini, mau bikin tenda besar saja membutuhkan dana sekitar miliaran, dari mana bisa melibatkan UMKM? Dari mana melibatkan masyarakat menengah ke bawah? Itu nggak ada cerita,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ali mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG semata hanya untuk menutupi kebijakan yang dianggap gagal oleh pemerintah. Ia menyoroti perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal merupakan dampak tidak langsung akan adanya program MBG.
“Tapi kita semua khawatir, MBG ini bisa tidak tepat sasaran karena hanya menjadi semacam program karitatif untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang dianggap gagal oleh pemerintah. Kita lihat misalnya, ada istilah yang disebut dengan deindustrialisasi, itu membuat kemudian PHK terjadi di mana-mana,” lanjutnya.
Lebih dalam, pemerintah dinilai gagal dalam mengantisipasi efek PHK massal yang terjadi. Ali menganalisis bahwa program MBG ini seakan menjadi paradoks dalam kehidupan rumah tangga masyarakat yang terkena PHK.
“Misalnya anak dikasih sekolah gratis, dikasih makanan gratis sehari sekali, tapi orang tuanya kemudian tidak bisa memberikan makan pagi dan makan malamnya. Anak-anak itu tidak mampu karena orang tuanya tidak punya pekerjaan, kena PHK,” lanjutnya.
Dosen Gizi Universitas Yatsi Madani, Pundra Dara, menyatakan keraguannya terhadap program MBG selama Ramadan mengingat siswa dapat membawa pulang makanan bahkan dapat dikonsumsi diam-diam bagi siswa yang tidak berpuasa. Ia menilai program MBG selama Ramadan perlu pengawasan lebih lanjut.
“Untuk makanan yang boleh dibawa pulang, apakah selama ini ada pengawasan? Apakah bisa menjamin anak-anak tidak mengonsumsi secara diam-diam seperti yang disebutkan? Atau bisa saja anak-anak lupa membawa pulang, disimpan di dalam kolong meja atau loker sampai basi,” ujar Pundra saat diwawancarai via WhatsApp, Rabu (5/3).
Berdasarkan kecukupan gizi, ia mengatakan nilai gizi dari program MBG masih sangat kurang dari standar gizi yang dibutuhkan anak. Hal itu karena menu MBG dinilai belum bisa memenuhi satu kali makan sesuai gizi seimbang.
“Secara nilai gizi pastinya sangat kurang sekali ya, karena tidak bisa memenuhi satu kali makan sesuai gizi seimbang,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti efisiensi anggaran dari berbagai sektor demi mendukung keberlanjutan program MBG. Menurutnya, program MBG yang berfokus pada perbaikan gizi masyarakat dapat terlaksana tanpa perlu memangkas anggaran dari sektor lain.
“Kalau untuk upaya penurunan stunting sebenernya masih ada alternatif lain selain MBG tanpa harus memangkas anggaran negara yang sebenernya bisa dialokasikan untuk kepentingan lain,” tuturnya.
Di sisi lain, Ali berharap program MBG ke depannya dapat memprioritaskan penerima yang lebih membutuhkan. Ia menyatakan program MBG harus mengutamakan daerah-daerah yang tertinggal dengan keterbatasan akses.
“MBG ini seharusnya bisa lebih diprioritaskan untuk daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan yang sulit akses. Mereka yang tinggal di daerah-daerah yang rawan terhadap kelaparan, stunting, dan macam sebagainya itu,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Ali beranggapan bahwa program MBG seharusnya menjadi modal pemerintah dalam meraih kepercayaan masyarakat. Ia berharap pemerintah tidak menyalahgunakan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan kepercayaan ini, menjaga kepercayaan ini, kecuali dengan betul-betul membuat perencanaan yang matang, terstruktur, dilakukan secara efisien, bisa dipertanggungjawabkan, serta melibatkan banyak pihak, terutama sektor UMKM. Jadi, tidak kemudian disentralisasi oleh kelompok modal-modal besar saja,” pungkasnya.