Aksi Mogok Buruh, Perjuangkan Hak dan Kepastian

Journoliberta.com – Dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dinilai tidak hanya berdampak pada hilangnya pekerjaan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi keluarga dan kepastian hidup buruh. Kondisi itu disampaikan dalam aksi solidaritas pekerja PT Surface Mount Technology (SMT) setelah 13 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan aksi mogok kerja yang telah berlangsung selama beberapa hari.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Sri Rahmawati, mengatakan PHK membuat buruh kehilangan sumber penghasilan sekaligus berbagai hak ketenagakerjaan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan keluarga. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga akses layanan kesehatan.

“Kalau sudah di-PHK mereka sudah tidak memiliki hak sama sekali. Selain berdampak kepada buruhnya, ini juga berdampak terhadap keluarga, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah, sampai kebutuhan kesehatan,” ujar Rahma saat diwawancarai di depan Gedung PT SMT, Jakarta Utara, Sabtu (25/7).

Selain itu, Rahma menjelaskan aksi mogok dipilih setelah sejumlah perundingan yang difasilitasi kepolisian belum mencapai kesepakatan. Ia menyebut sebagian buruh menghadapi dilema antara mempertahankan pekerjaan atau memperjuangkan hak yang mereka nilai belum terpenuhi.

“Ada yang mogok karena memang terpaksa. Kawan-kawan ini juga sebenarnya terpaksa karena di-PHK. Kalau mereka berhenti bekerja, dampaknya ke anak dan istri. Kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, berarti ada empat orang yang ikut menjadi korban,” katanya.

Sementara itu, buruh PT SMT, Kiel, mengatakan keputusan mengikuti aksi mogok bukanlah pilihan yang mudah karena selama aksi berlangsung para pekerja tidak menerima upah. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi salah satu alasan yang membuat para buruh tetap bertahan memperjuangkan hak-haknya.

“Mengambil keputusan untuk melakukan mogok kerja bukan hal yang mudah bagi seorang buruh. Kami sadar selama mogok kerja kami tidak menerima upah,” ucap Kiel saat diwawancarai di depan Gedung PT SMT, Jakarta Utara, Sabtu (25/7).

Lebih lanjut, Kiel menilai pemenuhan hak-hak normatif pekerja tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan buruh, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Ia berharap hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi sehingga pekerja memperoleh kepastian dalam bekerja.

“Darah, keringat, bahkan nyawa kami dipertaruhkan untuk mendorong percepatan ekonomi. Karena itu, meningkatkan kesejahteraan buruh juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan ekonomi nasional,” tuturnya.