Foto: Aksi Indonesia (C)emas Tuntut Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Journoliberta.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (20/10). Aksi yang bertajuk “Indonesia (C)emas” dan seruan #1TahunCukup merupakan refleksi atas kinerja satu tahun pemerintahan yang dinilai belum berpihak pada rakyat serta menuntut evaluasi total kebijakan pemerintah terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Departemen Kajian BEM Universitas Indonesia (UI), Diallo Hujanbiru, menyatakan demonstrasi ini bertujuan untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk turut menuntut evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

“Kami di sini bersatu dengan masyarakat Indonesia, kami ingin bisa bersuara bersama buruh, ojek online, petani, pergerakan perempuan karena memang kami turun sebagai kolektif. Kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi penguasa kita yang mencoba merebut kedaulatan milik rakyat,” ujar Diallo saat ditemui langsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Selain itu, ia juga menyoroti soal kriminalisasi terhadap massa aksi yang masih ditahan oleh polisi hingga saat ini. Menurutnya, kebebasan berpendapat semakin terbatas di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Mereka (pemerintah) semakin takut dengan mahasiswa juga rakyat Indonesia. Kami semakin lama semakin susah untuk bisa menyampaikan pendapat dan gagasan kami juga dilihat dari penangkapan terkait kriminalisasi massa aksi yang semakin banyak karena kami tidak tahu berapa ratus kawan-kawan yang ditahan di polda-polda di seluruh Indonesia,” tambah Diallo.

Senada dengan, Diallo salah satu perwakilan mahasiswa UI lainnya, Auladi, menuntut pembebasan massa aksi pendemo bulan Agustus lalu yang masih ditahan. Ia menganggap hal ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat.

“Ada 940 lebih total massa pendemo dari Agustus sampai sekarang yang kemudian ditangkap dan belum dibebaskan bahkan kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Ini merupakan suara-suara demokrasi yang telah dimatikan oleh pemerintah. Pemerintah hanya ingin memiliki isu dan framing yang baik dari rakyat,” ujar Auladi saat ditemui langsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Diallo kembali menekankan program MBG perlu dievaluasi total oleh pemerintah akibat kasus keracunan massal belakangan ini. Selain itu, ia menilai pengelola Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tidak berkompeten menangani program MBG.

“Banyak adik-adik kita semua keracunan di seluruh Indonesia ada ribuan jumlahnya karena memang kita lihat dari kepala BGN-nya sendiri ternyata ahli serangga bukan ahli gizi. Kita tidak kekurangan ahli gizi, tapi sayangnya diisi oleh panglima keperwiraan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kita ingin BGN ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten,” kata Diallo.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Helda Khasmy, menyatakan keresahannya terhadap jabatan-jabatan yang ditempati oleh militer yang seharusnya diisi oleh sipil. Tak hanya itu, ia menilai adanya ancaman terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Kita lihat lebih dari 2.000 tentara aktif sekarang ada di formasi sipil, memegang pekerjaan-pekerjaan yang itu seharusnya dipegang oleh sipil. Itu dilakukan sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Ketahanan era Jokowi. Kemudian, secara bertahap yang melibatkan perwira aktif maupun yang sudah purnawirawan untuk ada di posisi-posisi sipil,” ujar Helda saat diwawancarai langsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Sebagai penutup, ia mengaku tidak puas dengan kinerja satu tahun pemerintahan Presiden beserta wakilnya. Ia menganggap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan cenderung tidak berpihak pada rakyat.

“Cukup satu tahun karena itu mematikan, itu menakutkan bagi rakyat dan kita pastikan ketika lima tahun itu lebih mematikan bagi rakyat. Jadi, cukup satu tahun Prabowo,” pungkasnya.