Banalitas Komunikasi, Kala Citra Lebih Utama dari Nyawa

Journoliberta.com – Banjir bandang yang menerjang Sumatra belakangan ini bukan sekadar menyisakan duka mendalam bagi ribuan korban, tetapi juga menyingkap tabir buruknya tata kelola komunikasi politik pemerintah pusat. Di tengah tangis warga yang kehilangan tempat tinggal, publik justru disuguhi narasi “serba baik” dan konten pencitraan yang nir-empati.

Banalitas Komunikasi dan Matinya Nalar Berpikir

Kegagalan komunikasi ini dapat dibedah melalui kacamata teori banality yang diadaptasi dari pemikiran Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Banalitas merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa proses berpikir atau refleksi mendalam. Dalam konteks bencana Sumatra, pemerintah tampak terjebak dalam pola komunikasi yang dangkal, yakni mengeluarkan pernyataan tanpa data akurat dan bertindak tanpa empati.

Pengamat Komunikasi Politik, Dirga Maulana menyebutkan bahwa pejabat publik kita sangat mudah membuat pernyataan yang “kacau balau”. Menurutnya, pernyataan tanpa landasan yang jelas tersebut dapat menjadi bumerang bagi pemerintah karena dianggap menafikan realitas destruktif di lapangan.

“Kalau misalkan dia gak punya data, ya bicara. Nah masalahnya, pejabat publik kita itu selalu mudah sekali membuatkan statement, dan statementnya itu kacau balau. Ya itu banality, banalitas. Kemudian menjadi sasaran empuk buat media memframing bahwa mereka dihajar sana sini oleh netizen, sama warga,” tukasnya saat diwawancarai via Google Meet, Kamis (8/1).

Kegagalan Sistemik dan Hilangnya Kendali Negara

Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini berangkat dari hilangnya kendali negara dalam mengelola kebijakan dan bencana. Dalam konteks bencana Sumatra, pemerintah tidak hanya lambat bertindak, tetapi juga gagal menyamakan desain kebijakan dengan eksekusi di lapangan yang akhirnya hilang kendali.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 11 Januari 2025 mencatat korban meninggal dunia mencapai 1.180 jiwa, 53 kabupaten/kota terdampak, 145 jiwa hilang, serta jumlah pengungsi mencapai 238 ribu jiwa. Dari jumlah kerusakan dan korban tersebut, sudah sepatutnya pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional.

Lebih jauh, Dirga mempertanyakan ketimpangan respons negara ketika bencana melanda Pulau Jawa. Menurutnya, saat bencana melanda Pulau Jawa, respons negara cenderung sangat cepat dan tanggap. Sebaliknya, Sumatra seolah dibiarkan, hal ini tercermin dari penanganan pemerintah yang dinilai lambat.

“Sumatera sebagai representasi luar Jawa, non-Jawa, tidak dianggap oleh pemerintah pusat. Yang notabene ada di Jawa. Kemudian banyak keluarga Sumatra yang bilang, udah pisah aja dari Indonesia,” tukasnya.

Sikap nir-empati ini diperparah dengan pernyataan pejabat negara, termasuk BNPB, yang justru menganggap tragedi ini sebagai keriuhan media sosial belaka. Padahal, fakta di lapangan jauh lebih mengerikan dari sekadar unggahan di media sosial.

Selain itu, terlihat juga adanya upaya untuk membatasi informasi, termasuk tindakan represif aparat terhadap jurnalis di lapangan bahkan influencer yang meliput atau menyuarakan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal tersebut merupakan ciri khas negara otoriter yang takut akan kebenaran publik.

Jika ketidakadilan ini terus berlanjut, jangan salahkan masyarakat jika benih-benih separatisme kembali tumbuh subur karena merasa tidak dianggap oleh pemerintah pusat. Misalnya aksi pengibaran bendera Bintang Bulan (atau Bulan Bintang/Peusangan) di Lhokseumawe, Aceh, pada 25 Desember 2025 lalu.

Ruang Kolaborasi dan Aksi yang Berani Menjadi Solusi

Sebagai mahasiswa, penulis memandang bahwa pemerintah tidak boleh lagi terjebak dalam sikap “sok mampu” namun abai terhadap bantuan nyata. Sebagai penutup, Dirga juga menambahkan solusi untuk pemerintah, yakni pemerintah seharusnya membuka kerjasama dengan masyarakat sipil dan influencer.

“Alih-alih merasa tersaingi oleh kekuatan penggalangan dana publik atau sibuk membatasi izin bantuan, pemerintah seharusnya merangkul kekuatan pengaruh tersebut untuk mempercepat penanganan krisis di lapangan,” ujarnya.

Terakhir, pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang dan regulasi lingkungan. Komunikasi yang baik tidak akan berarti apa-apa jika kebijakan di belakangnya tetap mengizinkan kerusakan alam demi keuntungan segelintir pihak.

Bencana adalah ujian bagi kepemimpinan. Jika pemerintah terus mengedepankan citra di atas nyawa, maka yang runtuh bukan hanya bangunan di Sumatra, melainkan juga kepercayaan negara di mata rakyatnya.