Foto: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Desak Transparansi dan Keadilan Pemerintah

Journoliberta.com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Aksi ini berlangsung di sekitar Istana Negara dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai dapat menghambat kesejahteraan masyarakat dengan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan. Massa aksi juga menuntut beberapa gugatan lain seperti efisiensi Kabinet Merah Putih, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, pendidikan gratis, penolakan revisi UU Minerba, penghapusan dwifungsi militer di sektor sipil, hingga reformasi Polri.

Menurut Staf Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran (FK) UIN Jakarta, Maulana Sadad Abrar, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah sangat ekstrem karena penghematan anggaran tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang hanya akan membuat rakyat sengsara.

“Mungkin niat awalnya merupakan hal yang bagus, karena bertujuan untuk mengefisiensikan dana yang kita punya. Tapi ini sudah melampau terlalu jauh, kita harus memfokuskan pada bagian-bagian yang krusial bagi masyarakat. Terutama publik, layanan publik, kemudian sistem pendidikan juga,” ujar Sadad saat diwawancarai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Sadad juga menyoroti kekhawatiran terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan anggaran pendidikan di UIN Jakarta sebab Kementerian Agama sempat menyebutkan pemotongan anggaran pada bagian Pendidikan Islam sekitar Rp10 triliun rupiah.

Masih di tempat yang sama, mahasiswa Vokasi Universitas Indonesia (UI) jurusan Produksi Media, Muhammad Dirgantara Adhen, menilai pemangkasan anggaran di sektor pendidikan mencederai masa depan mahasiswa. Selain itu, ia juga mengkritisi potensi komersialisasi kampus akibat revisi UU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola lahan tambang.

“Kalau ditanya akan mengorbankan integritas, itu yang sebenarnya kami khawatirkan karena bisa saja seorang akademisi itu bisa memiliki dua fokus, tidak fokus kepada akademis saja karena harus mengurus sektor bisnis,” tutur Adhen saat diwawancarai.

Sejalan dengan Adhen, Ketua Umum DEMA Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Najib Jayakarta, juga menegaskan ketidaksetujuannya terhadap kampus yang diberi izin mengelola tambang karena dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan akademik dan suara kritis mahasiswa.

“Tentu saya tidak setuju jika kampus memiliki izin pertambangan. Ini bisa membuat kampus lebih pro pemerintah daripada mendorong proses intelektual yang independen,” ujarnya.

Najib juga menegaskan jika pemerintah tetap mengabaikan aspirasi rakyat, mahasiswa tidak akan tinggal diam dan akan terus berjuang hingga tuntutan mereka terpenuhi. Ia juga menyebutkan bahwa mahasiswa akan terus melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan universitas lain untuk menghadapi berbagai permasalahan lain.

Salah satu masyarakat sipil bernama Ibra turut menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa, namun saat ini justru terancam oleh kebijakan pemangkasan anggaran.

“Kalau pendidikan runtuh, semua sektor lain juga akan terdampak. Dana pendidikan seharusnya diprioritaskan, itu akan dikorbankan untuk program-program yang dalam tanda kutip asal bunyi, misalkan kayak makan bergizi gratis yang sebenarnya enggak bergizi,” ungkapnya saat diwawancara.

Ibra menilai pemerintah seolah ingin membatasi akses pendidikan dan cenderung represif mengabaikan kritik demi perbaikan. Menurutnya, kecerdasan rakyat akan mendorong perbaikan ekonomi, namun pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa memperhatikan kualitas pendidikan.

“Kalau bisa lengser, lengser aja. Kalau bisa digantikan dengan yang lebih kompeten,” tutupnya.