Foto: Massa Kembali Turun ke Jalan, Aksi Lanjutan Indonesia Gelap Gaungkan Keadilan

Journoliberta.com – Seruan aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat kembali menggema di Istana Negara, Jumat (21/2). Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini menuntut kebijakan yang lebih pro-rakyat, menolak Undang-Undang (UU) pro-korporasi serta multifungsi militer dan polisi.

Terdapat 21 poin tuntutan yang sebagian besar terbagi dalam 4 kategori. Di antaranya mendesak kebijakan pro-rakyat dan menolak kebijakan anti rakyat, evaluasi kebijakan, serta batalkan kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Suara protes datang dari mahasiswa Universitas Terbuka, Fahri, menyatakan UU Tentara Negara Indonesia (TNI) dan UU Polri dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 bisa mengancam ruang kebebasan sipil. Ia tidak setuju intervensi militer dan polisi menduduki jabatan strategis di lembaga pemerintah.

“Kayak ngeliat tahun 1998 gitu ada multifungsi ABRI. Kemarin baru banget Band Sukatani dibungkam dan ditarik lagunya di mana-mana. Terus juga kepala Bulog (diduduki) TNI bener-bener mau ngabisin semua Jabatan,” ujar Fahri di depan Istana Negara, Jumat (21/2).

Selain itu, Fahri juga mengkritik kebijakan efisiensi yang justru mengurangi anggaran di sejumlah lembaga penting, salah satunya lembaga pendidikan. Ia tak habis pikir dengan penambahan staf baru di kabinet yang terbilang sudah gemuk.

“Kalo emang mau Indonesia menjadi negara maju ya salah satu aspek yang harus ditonjolin itu pendidikannya. Nah, yang harus dipangkas itu dari pejabatnya yang pakai kendaraan mewah. Terus para stafsus ini buat apa sih? Gajinya juga bukan (nominal) yang kecil,” lanjutnya.

Aksi demonstrasi juga turut dihadiri oleh seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), Ika Trisnawati, menyatakan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Ika juga mengkritik lonjakan harga bahan pokok yang membebani pengelolaan keuangan rumah tangganya.

“Bagus sih, karena masih ada beberapa masyarakat yang masih membutuhkan bantuan gizi gratis dari pemerintah. Tapi, harus diturunin juga harga kayak beras, minyak, kebutuhan sembako lah,” ujar Ika, Jumat (21/2).

Suara protes juga datang dari buruh, Khoirul, menilai kebijakan pemerintah cenderung pro-korporasi dan mengabaikan hak-hak buruh. Tak hanya itu, Khoirul juga menuntut pemerintah untuk segera mengatur kebijakan terkait jam kerja dan upah pekerja.

“Pemerintah ini harus lebih tegas dalam menegakkan aturan dalam soal jam kerja dan gaji. Jadi gak ada tuh yang kerja lebih dari jam yang ditentukan tanpa timbal balik yang jelas”, jelas Khoirul, Jumat (21/2).