Massa yang tergabung dalam sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil berdemo sejak Senin (23/9/2019) di depan gedung DPR RI. Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga mendesak agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan.
Selain itu, massa juga menuntut agar pimpinan KPK terpilih dibatalkan statusnya karena dianggap bermasalah. Pihak TNI dan Polri juga diminta agar tidak menduduki jabatan sipil.
Massa juga mendesak penghentian kriminalisasi aktivis. Ada juga tuntutan mengenai karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta agar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.
Terkait Hak Asasi Manusia (HAM), massa meminta agar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hak korban dipulihkan.
Gelombang unjuk rasa bertajuk Reformasi Dikorupsi ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di beberapa daerah di antaranya Yogyakarta, Semarang, Malang, Bandung, dan di berbagai daerah lainnya.
(R)
