Pemilwa UIN Jakarta 2025: Ketika Demokrasi Kampus Dikejar Waktu

Journoliberta.com – Pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) jakarta/" class="auto-tag-link">UIN Jakarta tahun 2025 berlangsung lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Namun, percepatan ini menimbulkan kritik terkait transparansi proses serta minimnya sosialisasi pada tahap awal.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) ini resmi membuka pendaftaran Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) dan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) pada 13-15 Oktober 2025. Sejumlah mahasiswa menilai waktu pendaftaran yang singkat membuat proses seleksi kurang terbuka dan tidak memberi ruang cukup bagi calon panitia untuk mempersiapkan diri.

Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua Umum DEMA Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM), Muhammad Khafidz Albanan, menyebut bahwa perbedaan paling mencolok antara Pemilwa 2023 dan 2025 terletak pada durasi persiapan dan ketepatan waktu pelaksanaan.

“Kalau tahun 2023, persiapannya bisa hampir setahun karena banyak ketidakjelasan informasi. Sekarang, di 2025, semua berjalan lebih cepat sejak Februari sudah ada tanda-tanda persiapan. Meski begitu, sosialisasinya masih terkesan terburu-buru,” ujar Khafidz saat diwawancara di Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Jumat (31/10).

Lebih lanjut, Khafidz juga menyoroti pentingnya menjaga integritas penyelenggara agar Pemilwa tidak kembali diwarnai isu kecurangan. Ia berharap pihak panitia dapat lebih transparan dalam proses seleksi maupun pelaksanaan nantinya.

“Kita butuh bukti, bukan prasangka. Tapi kalau ada indikasi kecurangan, pasti akan terbuka juga nanti. Harapannya, Pemilwa tahun ini bisa lebih sehat dan menjunjung nilai demokrasi kampus,” lanjutnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Jurnalistik, Jibran Hilmyansyah menilai, Pemilwa 2023 lebih tertib dan komunikatif dibandingkan tahun ini. Ia menyebut proses 2025 masih diwarnai kendala koordinasi dan kurangnya keterlibatan mahasiswa sejak awal.

“Pada 2023, sistemnya jelas dan komunikasi antar lembaga lancar. Sekarang, banyak yang merasa belum dilibatkan sejak pendaftaran KPM dan BPPM. Prosesnya jadi tampak terburu-buru,” ujar Jibran saat diwawancara melalui pesan WhatsApp, Rabu (5/11).

Meski demikian, Jibran tetap optimistis Pemilwa 2025 dapat menjadi ajang pembelajaran politik yang lebih baik jika evaluasi dilakukan sejak dini. Ia menekankan bahwa demokrasi kampus harus menonjolkan transparansi dan partisipasi aktif mahasiswa.

“Pemilwa seharusnya jadi laboratorium demokrasi yang partisipatif, bukan sekadar rutinitas tahunan. Dengan sosialisasi yang tepat dan sistem yang aman, mahasiswa bisa lebih percaya pada prosesnya,” tambahnya.

Di sisi lain, Khafidz kembali menekankan bahwa Pemilwa UIN Jakarta 2025 kini menjadi ujian bagi seluruh lembaga mahasiswa untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Ia menilai meski mekanisme penyelenggaraan berlangsung cepat, nilai transparansi dan partisipasi tetap harus dijaga agar regenerasi kepemimpinan kampus berjalan sehat dan berintegritas.

“Pemilwa tahun ini sebenarnya bukan cuma soal cepat atau lambatnya penyelenggaraan, tapi soal kesiapan kita dalam berdemokrasi. Transparansi dan partisipasi harus jadi pondasi supaya regenerasi kepemimpinan kampus tetap sehat dan berintegritas,” pungkas Khafidz.